RAKYATKU.COM - Serda Miftakfur, anggota Batalyon Infanteri 713/ST yang menjabat Wadan Pos Bewan Baru, tengah mengambil logistik, dari Pos Kali Asin yang berada di perbatasan RI-Papua Nugini (PNG), Senin (30/12/19). Tiba-tiba terjadi kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB).
Kapendam XVII Cenderawasih Kol Cpl Eko Daryanto mengatakan, insiden itu, menewaskan satu prajurit di perbatasan RI-PNG. Seorang lainnya terluka.
“Korban meninggal akibat luka tembak di bahu kiri tembus perut belakang, sedangkan seorang rekannya yakni Prada Juwandy mengalami luka tembak di pelipis kanan dan bahu kiri,” katanya dikutip dari papuanews.id, Selasa (31/12/2019).
Lebih lanjut, Kapendam mengatakan, saat ini jenazah Serda Miftakfur sudah dievakuasi ke RST Marthen Indey di Jayapura. Namun belum dipastikan kapan dievakuasi ke Mako Yonif 713/ST di Gorontalo.
Ketika ditanya, KKB dari kelompok mana yang melakukan penembakan itu, Kol Cpl Eko mengaku belum mendapat laporan.
“Kami belum mendapat laporan tentang kelompok KKB yang melakukan kontak dengan prajurit di perbatasan RI-PNG yang masuk dalam wilayah Kabupaten Keerom,” ujar Kol Eko.
Masih dari sumber yang sama, Juru bicara (Jubir) Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sembom menyatakan, Markas Besar TPNPB-OPM wilayah Victoria yang dipimpinan Orelek Jikwanak bertanggungjawab atas pengadangan dan penembakan terhadap anggota TNI di Bewani Baru, Kabupaten Keerom, Papua atau wilayah perbatasan RI dan Papua Nugini (PNG), Senin (30/12/2019) siang.
“Kami perlu klarifikasi bahwa yang bertanggungjawab dalam penembakan di Bewani adalah pasukan TPNPB-OPM pimpinan Mayjen Orelek Jikwanak. Bukan Jefferson Pagawak, sebagaimana telah dilansir oleh media-media di Indonesia,” kata Sebby Sembom.
[NEXT]Pengamat militer, Mufti Makarim tidak sependapat dengan eks Kepala BIN AM Hendropriyono yang meminta Organisasi Papua Merdeka (OPM) dimasukkan ke daftar teroris internasional. Sebab serangan OPM berhadapan dengan TNI-Polri.
"Relasi mereka spesifik kan, mereka serangan kombatan berhadapan dengan TNI-Polri. Sementara serangan teroris biasa instansi pemerintah dan simbol negara serta ruang publik, kalau ini bisa dilokasir gangguan keamanan," kata Mufti, Selasa (31/12/2019).
Menurut Mufti, tidak bisa dinilai penduduk atau wilayah Papua sebagai kelompok separatis. Oleh sebab itu tidak mudah menjadikan kelompok OPM didaftarkan teroris Internasional.
"Karena kita tidak ingin melakukan generalisasi bahwa seluruh wilayah atau penduduk tersebut (Papua) merupakan kelompok separatis. Itu menjadi tidak mudah kalau ingin melakukan stigmasisasi kelompok teroris internasional karena pada dasarnya ada persoalan berdampak reaksi dan di Jakarta," jelas dia.
"Kita khawatir kalau tidak bisa diselesaikan dengan arif dan bermartabat, lalu kemudian serta merta distigmasisasi kelompok teror tentu akan berdampak mengerasnya hubungan antara Jakarta dan Papua," sambung dia.
Lebih jauh, dia menyebut kelompok OPM berbeda dengan Quebecer di Kanada dan Basque di Spanyol. Lebih baik penyelesaian masalah Papua mengutamakan dialog.
"Konteksi historis berbeda, kalau di kita secara prinsipil persoalan dari awal macet dialog. Apapun sebenarnya langkah diambil mengedepankan cara yang tidak represif. Dan saya juga reaksi yang disebut kelompok OPM dan lainnya tidak bisa dianggap reaksi publik di sana, sehingga bisa dilokalisir gangguan keamanan," tuturnya dilansir dari detik.
Sebelumnya, Hendropriyono meminta OPM dimasukkan ke daftar teroris internasional seperti Quebecer di Kanada dan Basque di Spanyol dan Prancis. Apalagi, katanya, saat ini Indonesia masuk anggota Dewan Keamanan PBB.
"Kita harus berusaha untuk bisa memasukkan OPM seperti juga Jamaah Islamiyah dulu," sebut Hendro kepada wartawan, Jumat (27/12).
