RAKYATKU.COM - Tokoh Papua Barat, Octovianus Mote bereaksi keras terhadap penyataan mantan Kepala BIN, AM Hendropriyono. Salah satunya permintaan kepada Menhan Prabowo untuk membabat OPM.
Wakil ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) itu mengkritik keras Hendro. Dia menyebutnya sebagai provokasi. Sengaja mengorbankan orang lain demi ambisi pribadi.
"Menarik sekali membaca provokasi Hendropriyono kepada Menko Polhukam dan Menhan dalam atasi masalah Papua. Intinya suruh ambil garis keras, sapu mereka yang perjuangkan kemerdekaan Papua," kata Octovianus.
Dalam tanggapan terbuka yang dikutip dari Suarapapua.com itu, dia menuliskan beberapa catatan tentang kiprah Hendro. Terutama yang dia dengar dari orang lain. Salah satunya dari Jenderal Rudini.
Dia menentang upaya untuk mengkategorikan OPM sebagai teroris.
"Kita lihat apakah Mahfud yang adalah seorang intelektual, guru besar hukum Islam begitu muda diperalat atas suatu fakta yang sama sekali tidak mendekati definisi terrorism," kata mantan wartawan Kompas itu.
"Bukan saja Mahfud, tetapi juga ia minta kepada Prabowo untuk bertindak keras. Agar bisa menjerumuskan Prabowo dalam pelanggaran hak asasi manusia guna singkirkan dalam Pemilu 2024," lanjut Octovianus.
Sebelumnya, Hendropriyono menyatakan, OPM bukan lagi masuk Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Tapi sudah masuk kelompok pemberontak.
"Kita masih saja menganggap mereka KKB, kelompok kriminal bersenjata, bukan. Mereka ini adalah pemberontak. Masalah ini bukan kriminal saja. Kalau kita terus berpegang di situ, kenapa kita majukan tentara?" kata Hendropriyono Senin (23/12/2019).
Makanya, Hendropriyono meminta kepada Menhan Prabowo Subianto, untuk turun tangan membabat habis OPM.
Hendropriyono berharap Menhan, Menko Polhukam, dan semua jajaran terkait lekas mengambil langkah. Apalagi dia mendengar info intelijen akan ada penyerangan Freeport Indonesia.
"Kalau ini sampai terjadi, kita sudah ada di the point of no return dan kita akan kalah," tambahnya Kamis (26/12/2019), dilansir dari Detikcom.
Soal OPM ini, dia menyebut diperlukan sinergi seluruh jajaran pemerintah, untuk menyelesaikannya.
"Ini sudah dalam keadaan, menurut saya, kritis. Saya lihat kemarin berita di media Australia berita diulang-ulang tentang Papua, tentang kasus Papua, yang betul-betul memprovokasi," pungkasnya.
