RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah mengalah. Dia tidak ngotot lagi. Nurdin sebelumnya berharap, Pemprov Sulsel punya helikopter sendiri.
Sejak tahun lalu, sebenarnya. Saat RAPBD Sulsel 2019, dibahas. Nurdin berkeinginan, BPBD Sulsel dibekali helikopter.
Sekadar jaga-jaga. Kalau ada bencana. Agar lebih cepat tiba ke lokasi. Untuk antar bantuan juga.
RAPBD Sulsel 2020 dibahas. Soal helikopter ini, muncul lagi. Kepala BPBD Sulsel, Syamsibar yang menyampaikan. Waktu rapat kerja. Bersama Komisi E. Anggaran yang dipunyai, cuma Rp30 miliar.
Namun, dengan bujet sebanyak itu, hanya bisa membeli helikopter paling standar. Cuma satu mesin. Tidak bisa terbang tinggi. Tak memungkinkan terbang melewati pegunungan.
Dewan Sulsel, sangsi. Tidak menganggarkan pengadaan helikopter, tahun depan. Sebab, helikopter dengan harga segitu, tidak cocok untuk penanggulangan bencana. Penumpang yang diangkut, juga sedikit. Hanya bisa dua orang.
Tak disetujui dewan, Nurdin Abdullah tidak hilang akal. Dia meminta helikopter ke Basarnas.
"Saya perintahkan BPBD, segera menyurat ke Basarnas. Untuk helikopter yang ada di Jakarta, untuk di-standby-kan ke Makassar," ujar Nurdin di rapat Paripurna DPRD Sulsel, Jumat (29/11/2019).
Nurdin Abdullah, mengaku sudah tahu. Kalau usulan BPBD Sulsel itu, barang tentu tidak akan disetujui dewan Sulsel.
"Jadi helikopter ini, sudah kita batalkan. Sebelum pembahasan sebenarnya. Cuma kecolongan masuk ke RKA (Rencana Kerja Anggaran). Jadi saya mohon maaf," tambah mantan Bupati Bantaeng dua periode ini.
Pada kesempatan itu, Nurdin mengungkakan, awal mula rencana pengadaan helikopter. Berawal bencana di 11 kabupaten. Tahun 2019.
"Oleh seluruh anggota Forkopimda, memberikan saran kepada kami. Agar daerah yang seluas Sulsel ini, dibutuhkan sebuah alat transportasi. Yang bisa menjangku dengan cepat daerah bencana," tambahnya.
Makanya, BPBD diharapkan punya kendaraan. Yang bisa cepat sampai ke lokasi tujuan. Masalahnya, anggaran yang ada, cuma Rp30 miliar.
"Beliau katakan, itu samgat rawan untuk digunakan tanggap bencana. Karena itu, sbenarnya kami sudah memutuskan, untuk membatalkan," tutup Nurdin.
