RAKYATKU.COM - Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyambangi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kamis (31/10/2019).
Kedatangan SYL masih bagian dari upayanya merealisasikan program 100 hari kerja, yakni menyinergikan data pertanian, terutama luas baku sawah.
"Per 1 Desember kita akan sepakati bersama data akhir yang digunakan. Tidak ada lagi istilah data-data berbeda. Data pertanian hanya ada satu," ungkap SYL saat jumpa pers seusai melakukan pertemuan tertutup antara jajaran Kementan dan Kementerian ATR/BPN.
SYL menegaskan berdasarkan hasil pertemuan tertutup, tim Kementan dan Kementerian ATR/BPN akan bersama-sama melakukan verifikasi terhadap sejumlah wilayah. Tidak hanya dua kementerian ini, verifikasi juga akan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Informasi Geospasial (BIG).
"Perbedaan terjadi karena kita menggunakan citra satelit sehingga ada bias. Kita sekarang sudah satu data, kita akan menggunakan citra satelit dengan deviasi rendah dengan demikian kesalahannnya bisa kita perhitungkan," papar SYL.
SYL berjanji akan mengawal secara langsung proses verifikasi. Apalagi, hasil akhir data ini akan digunakan dalam perumusan kebijakan pembangunan di sektor pertanian.
"Dampak dari data akhir akan sangat besar, baik terhadap petani maupun masyarakat luas. Jadi kita tidak boleh main-main. Apalagi ini menyangkut kebutuhan pangan 267 juta rakyat Indonesia," ujar SYL.
Kunjungan SYL tidak hanya akan berhenti di Kementerian ATR/BPN. SYL sudah dijadwalkan akan berkunjung ke sejumlah kementerian/lembaga lainnya, seperti Kementerian Perdagangan serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
"Kita harus menyatu, urusan kita sama kok, yaitu negara dan rakyat," tegas SYL.
Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menyambut hangat kedatangan Menteri Pertanian ke kantornya. Sofyan memastikan tidak akan ada lagi perbedaan data karena semua pihak akan duduk bersama memverifikasi data.
"Ternyata menggunakan data citra satelit itu ada deviasinya sehingga itu yang akan kita cek ke lapangan bersama-sama. Sekarang hasil ceknya sudah ada, tinggal kita rapatkan untuk kita sepakati," jelas Sofyan.
Berdasarkan perhitungan tahun 2018, lahan baku sawah nasional seluas 7.105.145 hektare, berkurang 645.854 hektare dibandingkan lahan baku sawah tahun 2013 seluas 7.750.999 hektare. Tapi Sofyan memastikan perhitungan tersebut akan berubah.
"Kita sudah punya data, tetapi tidak akan merilis sebelum teman-teman memfinalkan hasilnya. Kami memastikan akan penambahan, tetapi untuk hasil akhirnya mari kita tunggu keputusan rapat bersama," tegas Sofyan.
Hingga 31 Oktober 2019, Kementerian ATR/BPN sudah melakukan validasi terhadap 20 provinsi meliputi provinsi di wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera, serta provinsi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.
"Kami memilih 20 provinsi tersebut karena mereka adalah daerah penghasil beras terbesar yang menjadi lumbung pangan nasional. Tiga belas provinsi lainnya akan kami periksa, tetapi hasilnya sudah tidak signifikan lagi," terang Sofyan seperti dilaporkan Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian.
