Jumat, 25 Oktober 2019 07:30

Nomenklatur Baru, Sri Mulyani Hitung Ulang Anggaran

Fathul Khair Akmal
Konten Redaksi Rakyatku.Com
Sri Mulyani. Ist
Sri Mulyani. Ist

Sejumlah kementerian akan dilebur pada Kabinet Indonesia Maju, Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Di antaranya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pariwisata da

RAKYATKU.COM - Sejumlah kementerian akan dilebur pada Kabinet Indonesia Maju, Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Di antaranya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan juga Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Dengan adanya nomenklatur secara otomatis juga anggaran yang akan diberikan kepada tiga kementerian tersebut akan berubah. Lantas bagaimana skema anggaran yang akan diberikan ketiga kementerian tersebut?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya masih akan melihat terlebih dahulu bagaimana isi dari keputusan presiden terhadap perubahan nomenklaturnya. Dengan adanya peleburan dari beberapa kementerian maka pihaknya akan menghitung anggarannya terlebih dahulu.

"Ristekdikti yang dibagi sebagian portofolio sekarang pendidikan berarti ada salah satu eselon 1 kementerian pendidikan dan badan lain badan research dan penelitian. Kita akan lihat kepres seperti apa dan bagaimana implikasi dari anggaran Ristekdikti tadinya 1 kementerian sekarang masuk ke Kemendikbud dan satu badan sendiri," kata Sri Mulyani, Kamis (24/10/2019).

Sementara itu, peleburan di Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif sendiri dianggapnya akan lebih simpel. Meski begitu, dia tetap meminta seluruh jajaran Kementerian Keuangan seperti Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) untuk tetap mendukung program-program kementerian tersebut

"Saya minta jajaran Kemenkeu DJA DJPb perubahan nomenklatur tidak boleh jadi alasan untuk menghambat program-program yang sudah direncanakan. Dengan ada menteri baru kita juga perlu mendengar program-program prioritas mereka untuk 2020," jelasnya dikutip dari CNNIndonesia.com.

Bendahara Negara ini melanjutkan, pihaknya akan terus mendukung semua perubahan-perubahan program yang terjadi pada Kementerian Lembaga tersebut agar nantinya proses birokrasi tidak terhambat. Tentu saja salah satu yang akan ditopang yakni melalui implikasi terhadap Undang-Undang APBN.

"Seperti saya sampaikan APBN kita 2019 akan menjadi instrumen yang sangat menentukan di dalam menjaga momentum ekonomi kita di 2019. Oleh karena itu dari sisi pembiayaan akan disesuaikan dengan langkah-langkah untuk mendukung APBN 2019 dan berjalan juga untuk transisi 2020 secara baik," pungkasnya.