RAKYATKU.COM - Tidak lama lagi, Jokowi-Ma'ruf Amin akan mengumumkan nama-nama anggota kabinet periode 2019-2024. Beberapa gubernur dan mantan gubernur diisukan masuk.
Informasi yang dihimpun, jatah parpol akan disesuaikan dengan jumlah kursi di parlemen. Partai Golkar, misalnya, yang mempunyai 85 kursi di DPR RI, kabarnya mendapat empat kursi menteri.
Mereka yang disebut-sebut bakal menjadi menteri dari Golkar antara lain Ketua Umum Airlangga Hartarto, eks Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita serta eks Pimpinan Komisi II DPR Zainudin Amali. Satu lagi belum ditentukan.
Dari Partai NasDem yang mempunyai 59 kursi dikabarkan bakal mendapat tiga kursi menteri. Nama-nama seperti Gubernur NTT Viktor Laiskodat dan mantan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo diisukan menjadi pilihan Jokowi.
Viktor digadang-gadang menjadi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).
Partai PPP juga disebut bakal mendapat jatah. Ada dua kursi menteri atau satu kursi menteri dan satu kursi wakil menteri yang dikabarkan bakal diduduki kader PPP.
Nama pelaksana tugas Ketum Suharso Monoarfa, Arsul Sani dan Zainut Tauhid digadang-gadang masuk kabinet.
Tak cuma partai pengusung yang dapat jatah. Partai Gerindra yang semasa Pilpres 2019 mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga diajak bergabung.
Ada dua kursi menteri yang kabarnya bakal diisi kader Gerindra, yakni Menteri Pertahanan dan Menteri Pertanian.
Dua nama yang disebut-sebut masuk kabinet Jokowi adalah Prabowo Subianto dan Edhy Prabowo.
Sehari sebelumnya, Presiden Jokowi memberitahukan bahwa Gerindra dipastikan masuk kabinet.
Hal itu diungkap Ketua Umum Kelompok Relawan Jokowi Mania, Imannuel Ebenezer, Senin (21/10/2019). Itu disampaikan Jokowi saat bertemu relawan usai pelantikan Minggu (20/10/2019).
Dalam pertemuan dengan Jokowi semalam, Immanuel juga mendapatkan konfirmasi bahwa dari kubu rival, hanya Gerindra yang merapat.
"Yang jelas partai selain Gerindra tidak ada. Tapi, ya hampir semua partai ini mau masuk, mereka penginnya masuk. Tapi presiden punya pertimbangan, nggak bisa. Tadi presiden menegaskan kalau semua masuk dalam pemerintahan itu tidak baik dalam demokrasi," kata Immanuel.
