RAKYATKU.COM - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan, sebanyak 30 ribu personel gabungan TNI-Polri akan diterjunkan untuk mengamankan pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, pada 20 Oktober 2019.
Persiapan pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Ma’ruf Amin pada Minggu, 20 Oktober mendatang dilakukan secara matang.
Kamis (17/10) pagi, TNI dan Polri menggelar apel bersama kesiapan pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Apel pasukan gabungan TNI dan Polri itu dilakukan di lapangan silang Monas, Jakarta. Apel gabungan tersebut dipimpin oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian, serta puluhan pejabat utama Markas Besar TNI dan Markas Besar Polri.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meminta seluruh pasukan memahami dan menguasai rincian tugas, serta aturan pelibatan dalam menghadapi perkembangan situasi.
Hadi juga berpesan kepada seluruh komandan satuan untuk selalu mengecek anggotanya. Seluruh personel, lanjut Panglima, harus mencermati dan mengolah setiap informasi yang masuk dari intelijen. Penugasan personel TNI-Polri dibagi menjadi tiga wilayah.
“Pengamanan mulai dilakukan hari ini. Dengan susunan tugas. Ring I dilaksanakan dan di bawah tanggung jawab Paspampres. Ring II, di bawah tanggung jawab TNI dan Ring III, di bawah tanggung jawab gabungan antar TNI, Polri dan unsur lainnya,” ujar Hadi.
Pengamanan akan dilakukan kepada presiden dan wakil presiden terpilih beserta keluarga dan tamu-tamu negara sahabat, yang dijadwalkan akan hadir dalam acara pelantikan tersebut.
Pelantikan Presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Ma’ruf Amin akan dilaksanakan di Gedung DPR/MPR Senayan pada Minggu sore.
Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan akan ada dua kepala negara, empat kepala pemerintahan, sembilan utusan khusus, dan lebih dari 157 duta besar asing dijadwalkan menghadiri acara pelantikan presiden dan wakil presiden tersebut.
Menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Polri menegaskan tidak akan mengeluarkan surat izin bagi masyarakat yang akan melakukan unjuk rasa mulai 15 Oktober hingga pelantikan presiden usai pada 20 Oktober.
Terkait dengan larangan tersebut, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan tidak ingin mengambil risiko karena peristiwa itu akan menjadi momentum internasional. Apalagi, acara tersebut akan menjadi perhatian media internasional.
"Untuk itu kita tidak ingin menanggung risiko bahwa bangsa kita dicap buruk,” kata Kapolri kepada para wartawan, sambil menambahkan bahwa Polri mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan mobilisasi massa.
“Mobilisasi massa itu memiliki psikologi massa. Kumpulan massa bisa menjadi massa yang rusuh anarkis,” tegas Kapolri dikutip dari voaindonesia.com.
