RAKYATKU.COM - Massa Aksi Mujahid 212 menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Negara hari ini, Sabtu (28/9/2019).
Ada empat isu yang diusung massa memprotes pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Empat isu itu yanki soal rentetan demonstrasi mahasiswa, penanganan aksi mahasiswa yang dinilai represif, penanganan kerusuhan di Papua, dan penanganan karhutla yang dinilai lamban.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengaku siap menerima aksi massa yang dipimpin Edy Mulyadi.
"Nanti saya terima di Istana, kasih tau saya mau di mana," kata Ngabalin.
Mengenai penanganan aksi mahasiswa, Ngabalin pun meminta Edy membawa data-data valid. "Suruh Edy bawa data dan dokumennya," ujarnya.
Sementara itu, terkait penanganan karhutla, Ngabalin pun menantang Edy cs turun langsung ke titik lokasi. Ia juga meminta Edy membaca undang-undang secara utuh sebelum menuding pemerintah lamban menangani karhutla di Sumatera dan Kalimantan.
"Saya tahu Edy, sejak dulu sama-sama. Lihat saja nanti kita lihat kalau Edy Mulyadi bisa langsung turun ke lokasi karhutla itu bagus. Suruh saja ke sana. Memang karhutla itu sama dengan kebakaran tong sampah bisa seketika langsung padam? Suruh dia baca UU Otonomi Daerah supaya mengerti karhutla tanggung jawab penuh di provinsi itu siapa?" tuturnya.
"Baca supaya mengerti agar aksi yang dilakukan jangan atas nama umat tapi penuh prasangka buruk. Terlalu mahal Islam dan umat. Jangan dipakai untuk kepentingan politik," imbuh Ngabalin.
Sementara itu, Humas Panitia Aksi Mujahid 212, Budhi Setiawan mengatakan, massa tak bertujuan untuk bertemu dengan Ali Mochtar Ngabalin di Istana Negara.
Menerutnya, mereka fokus untuk menyuarakan aspirasi rakyat. "Nggak, kami nggak ada minat ketemu Ngabalin," ungkap Budhi dilansir Detikcom, Sabtu (28/9/2019).
"Kami nggak ingin bertemu siapa-siapa. Kami hanya ingin menyampaikan depan Istana. Istana kan tempat presiden berdiam di sana. Kami ingin menyampaikan permasalahan di negeri ini bukan hanya tanggung jawab DPR, tapi utamanya juga tanggung jawab pemimpin eksekutif, yaitu presiden," imbuh dia.
Ia menjawab tantangan untuk membawa data-data terkait isu penanganan aksi mahasiswa yang dinilai represif. Budi mengatakan tujuannya juga bukan untuk membeberkan bukti-bukti.
"Memang tujuan kita besok bukan untuk menyampaikan data, tapi menyikapi situasi terakhir yang terjadi di Indonesia. Misal yang sekarang kita lihat yang menunjukkan penanganan yang tidak seharusnya terjadi terhadap teman-teman mahasiswa. Ini yang kami ingatkan bahwa tidak boleh negara seperti itu," kata Budhi.
