RAKYATKU.COM - Ancaman sanksi dari Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir bagi rektor menuai kontroversi.
Mohamad Nasir mengaku akan memberikan sanksi bahkan dibawa ke jalur hukum jika rektor memberikan izin mahasiswa melakukan demonstrasi.
“Sanksi keras ada dua, bisa SP1, SP2. Kalau sampai menyebabkan kerugian pada negara dan sebagainya ini bisa tindakan hukum," kata Nasir.
Nasir juga mengimbau rektor memberi sanksi bagi dosen yang mengizinkan mahasiswa untuk demo dalam memperjuangkan penolakan RKUHP dan RUU kontroversial lain di sejumlah wilayah.
Hal tersebut muncul lantaran menanggapi permintaan Presiden Jokowi agar Menristekdikti berupaya membantu meredam demonstrasi mahasiswa di Tanah Air.
Menanggapi hal itu, Rektor Universitas Dr Soetomo, Dr. Bachrul Amiq menilai bahwa Menristekdikti terlalu berlebihan menanggapi hal tersebut.
Unitomo sendiri dikenal sebagai pencetak kader Soetomo Muda yang kritis dan aktif menyuarakan hak membela kepentingan rakyat sejak era reformasi 1998.
“Masak rektor yang tidak bisa melarang akan diberi sanksi. Bagaimana kita bisa melarang hak asasi manusia sejak lahir, jangankan rektor, presiden saja tidak bisa. Itu terlalu berlebihan tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia,” tegas Bachrul dilansir TIMES Indonesia, Sabtu (28/9/2019).
