RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Mewakili Gubernur Sulsel, Kepala Dinas Kominfo-SP Sulsel, Andi Hasdullah menghadiri Rakor Kebijakan Satu Peta Indonesia yang digelar Kementerian Koordinator Perekonomian.
Andi Hasdullah mengatakan, prioritas kebijakan satu peta tersebut menekankan pada percepatan penyelesaian tumpang tindih penggunaan lahan di daerah dengan merujuk pada RT/RW Provinsi dan RT/RW kabupaten/kota dengan memperhatikan kondisi realitas di lapangan.
"Metodenya adalah Pemprov Sulsel dan kab/kota se-Sulsel duduk bersama melakukan validasi update data, inventaris tumpang tindih lahan dan masalahnya lalu kemudian bersama-sama memutuskan solusinya,"lanjut Hasdullah.
Hasdullah menambahkan, pemerintah Sulsel sangat berkepentingan untuk solusi overlap lahan itu karena terkait dengan kepastian status lahan untuk pengembangan investasi, infrastruktur, permukiman, pertambangan, pertanian dan peruntukan pembangunan lainnya.
"Data sementara yang bermasalah itu angkanya cukup besar, yakni sekitar 204.398 lokasi atau sekitar 2.276.219 ha. Ketidak sesuaian RT/RW Prov dan kab/kota sekitar 44.79 persen. Ini pekerjaan rumah kita yang kompleks dan hal itu harus jadi prioritas untuk dituntaskan," tegas Hasdullah.
Pada kesempatan itu, Hasdullah juga menerima akun Provinsi Sulsel untuk akses portal geospasial satu data Indonesia mewakili Gubernur Sulsel.
"Kita tentu berharap kebijakan satu peta ini dapat kita selesaikan secepatnya dengan melibatkan semua pihak yang terkait,"pesan Hasdullah.
