RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman kembali menegaskan pihaknya tetap konsisten mengambil peran sebagai oposisi dalam pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Insyaallah PKS tetap oposisi. Tapi keputusan resminya nanti dalam Musyawarah Dewan Syuro yang rencananya digelar sebelum Oktober. Namun, suara yang berkembang dari publik maupun dari kader PKS itu menginginkan PKS berada di luar pemerintahan. Mohon doanya demi baiknya demokrasi kita," tegas Sohibul saat ditemui Rakyatku.com usai menghadiri acara pembekalan caleg terpilih PKS se-Sulawesi di Hotel Claro, Jalan AP Pettarani, Minggu (15/9/2019).
Sohibul pun mengaku partainya tak terpengaruh dengan dinamika yang berkembang. Termasuk adanya rencana dari Kepala Staf Presiden Moeldoko yang memberikan sinyal terbentuknya koalisi 'plus-plus' dalam kubu Jokowi-Ma'ruf.
"Alasan kami jelas. Kami membaca hasil survei, ternyata ada 72 persen masyarakat di Indonesia itu menginginkan adanya check and balance atau keseimbangan antara partai didalam pemerintahan dan partai diluar pemerintahan (oposisi)," bebernya.
Atas dasar itulah, Sohibul menegaskan jika partai berlambang bulan sabit dan padi itu konsisten tak ingin bergabung dengan pemerintah. Bahkan, katanya, PKS siap jika harus menjadi satu-satunya partai oposisi.
"Setelah kami lihat ternyata tidak ada partai yang mau diluar pemerintahan atau jadi oposisi. Jadi, untuk memenuhi aspirasi masyarakat mungkin PKS akan diluar pemerintahan. Ini juga demi kepantasan demokrasi. Kita siap sekalipun sendirian," pungkasnya.
Diketahui, setelah Prabowo Subianto membubarkan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur, arah politik partai pendukung menjadi sorotan.
PAN, Demokrat serta Gerindra akan segera menentukan arah politiknya. Meski belum ada keputusan resmi, namun ketiga partai tersebut telah mengisyaratkan untuk bergabung mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
