RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Masyarakat Anti korupsi Sulsel melakukan aksi unjuk rasa di Jalan AP Pettarani, Kota Makassar Jumat (30/8/2019). Aksi ini dilakukan buntut dari seleksi calon pimpinan (Capim) KPK yang dinilai abal-abal.
Ketua ACC, Abdul Kadir Wokanobun mengatakan, seleksi abal-abal Capim KPK membuat masa depan pemberantasan korupsi dalam ancaman. Menurutnya, banyak capim yang lolos 20 besar memiliki rekam jejak yang buruk.
"Bahkan dalam perjalanan seleksi calon pimpinan KPK periode 2019-2023 ini telah menuai banyak kritik terhadap kinerja panitia seleksi (Pansel) pimpinan KPK, sebaiknya panitia seleksi penting untuk mendengarkan aspirasi masyarakat sipil," tegas Kadir Wokanobun.
Ia melanjutkan, panitia seleksi dalam proses kerja yang dilakukan di dalam banyak hal tidak mendengar/mempertimbangkan masukan publik. Panitia seleksi calon pimpinan KPK kini telah meloloskan 20 nama calon pimpinan KPK dalam tes profile assessment.
Dari hasil seleksi ini terpilih beberapa nama yang berasal dari instansi Polri, Kejaksaan, auditor BPK, akademikus, advokat, ASN dan Hakim.
"Di antara dua puluh nama yang diloloskan panitia seleksi, terdapat nama-nama yang sedari awal panitia seleksi bekerja telah disebut-sebut oleh masyarakat sipil mempunyai rekam jejak yang buruk dalam pemberantasan korupsi dan kepatuhan dalam melaporkan harta kekayaan
(LHKPN)," jelasnya.
Dalam perjalanannya, lanjut Kadir, Pansel kerap mengabaikan masukan dan informasi dari publik. Bahkan pansel mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak berdasar dan kontroversial.
"Seperti Pansel menginginkan unsur penegak hukum yang harus jadi pimpinan KPK, Pansel ingin agar KPK fokus pada isu pencegahan korupsi. Menurut pansel kepatuhan LHKPN bagi pimpinan KPK bukanlah hal yang utama, serta pansel tidak transparan dan terbuka ke publik," paparnya.
Yang paling menjadi sorotan masyarakat sipil katanya, adanya salah satu tim panelis calon pimpinan KPK, yang merupakan pengacara dari salah satu tersangka koruptor yang saat ini sementara menjalani proses penyidikan di KPK, dan tentunya punya potensi conflik of interest (COI)
Upaya menyelamatkan para koruptor pun terlihat jelas dengan adanya capim yang jelas - jelas membela koruptor. "Di lain hal beberapa anggota panitia seleksi sedari awal dipertanyakan Komitmennya mengenai pengawalan pemberantasan korupsi,"
"Dan saat ini masyarakat sipil melihat adanya indikasi konflik kepentingan dalam lingkaran panitia seleksi, beberapa tim seleksi disinyalir punya kedekatan dengan kepolisian, sehingga objektivitas tim seleksi dalam menyeleksi calon pimpinan KPK dipertanyakan, lanjutnya.
Untuk itu, Ia meminta presiden Joko Widodo harus mempertimbangkan masukan semua pihak sebelum memutuskan nama-nama yang nantinya akan menjadi pimpinan KPK setelah disodorkan 10 nama Capim.
"Untuk itu kami masyarakat Anti Korupsi Sulsel mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencoret nama-nama Calon Pimpinan KPK yang punya rekam jejak buruk dalam hal pemberantasan korupsi dan tidak patuh melaporkan LHKPN," tegasnya.
Selain itu, pihaknya mendesak Jokowi untuk memberhentikan Pansel yang memiliki konflik kepentingan dalam menjalankan tugas sebagai panitia seleksi.
"Kami juga mendesak kepada panitia seleksi pimpinan KPK agar transparan dan akuntabel kepada rakyat Indonesia. Menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu padu selamatkan KPK dari segala bentuk pelemahan KPK," tutupnya.
