RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suharso Monoarfa angkat bicara terkait wacana pemakzulan gubernur yang diusulkan panitia hak angket DPRD Sulsel.
Menurutnya, partai berlambang ka'bah tersebut menolak poin pemakzulan itu. Sebab katanya, seorang gubernur juga tak serta merta dipercaya menduduki posisi tersebut, tentu ada legitimasi dari masyarakat.
"Kita akan hati-hati. Orang juga kan dipilih dengan susah payah. Kepercayaan publik untuk seorang pejabat itu kan tidak didapatkan begitu saja. Jadi saya kira kita akan hati-hati. Tidak semudah membalikkan telapak tangan," ungkapnya saat ditemui Rakyatku.com disela-sela acara Rakorwil DPW PPP Sulsel di Kantor DPW PPP Sulsel, Jalan Sungai Saddang, Makassar, Selasa (20/8/2019).
Sekalipun para pakar dan saksi ahli menyebut jika Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah melanggar sejumlah undang-undang, namun Suharso menyebut tak masalah sepanjang mantan Bupati Bantaeng dua periode itu mampu membuktikan dirinya tak bersalah.
"Itu kan sudut pandang yang lain. Sepanjang beliau bisa mempertanggungjawabkan (jika tak bersalah), itu tidak masalah," katanya.
Baginya, pemakzulan seorang gubernur adalah hal yang tidak gampang. Sebab jangan sampai, katanya, masyarakat Sulsel sendiri nantinya yang akan dirugikan.
"Begini loh. Kita itu kan jangan terlalu mudah untuk memakzulkan orang juga, iya kan. Karena itu kan diperoleh dengan cara yang tidak mudah dan tidak gampang juga. Jangan kita nanti mengambil keputusan yang akhirnya kita menyesali. Jadi saya kira sikap kita akan sangat hati-hati. Tidak segampang itu," demikian Suharso.
