RAKYATKU.COM - Tiga menteri Malaysia mendesak Perdana Menteri Mahathir Mohamad untuk segera mengusir Zakir Naik setelah pemuka agama kontroversial asal India itu melontarkan komentar bernada rasial.
Ketiga menteri tersebut menyampaikan desakan mereka dalam rapat kabinet pada Rabu (14/8). Mereka adalah Menteri Komunikasi dan Multimedia, Gobind Singh Deo; Menteri Ketenagakerjaan, M Kulasegaran; serta Xavier Jayakumar selaku Menteri Sumber Daya Alam, Tanah, dan Air.
"Kami sudah menyampaikan sikap kami, yaitu kami harus bertindak dan Zakir Naik seharusnya tak lagi diizinkan tinggal di Malaysia," ujar Gobind melalui pernyataan yang dilansir Reuters.
Pernyataan itu berlanjut, "Perdana menteri sudah mencatat kekhawatiran kami. Kami menyerahkan kepadanya untuk mempertimbangkan sikap dan memutuskan secepatnya apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini."
Kisruh ini bermula ketika Zakir menyebut umat Hindu sebagai minoritas di Malaysia memiliki "hak seratus kali lipat" ketimbang Muslim yang juga merupakan minoritas di India.
Masalah ras dan agama sendiri merupakan isu sensitif di Malaysia, di mana Muslim menjadi mayoritas dengan porsi 60 persen dari total 32 juta warga.
Kulasegaran menganggap Zakir melontarkan komentar ini untuk menciptakan celah di tengah negara multi-ras seperti Malaysia untuk meraup dukungan Muslim.
Ia dan Xavier pun merilis pernyataan serupa dengan Gobind, berisi desakan agar Mahathir segera mengusir Zakir yang sudah tiga tahun memegang status penduduk tetap di Malaysia.
Mahathir sebelumnya mengatakan bahwa Zakir tak dapat dikembalikan ke India karena ada ketakutan ia bakal dibunuh di sana.
Saat ini, Zakir memang menghadapi serentetan tuntutan pengadilan di India, mulai dari kasus pencucian uang hingga ujaran kebencian.
"Jika ada negara lain yang mau (menerima) dia, boleh saja," ujar Mahathir seperti dilansir kantor berita Bernama.
Zakir sendiri menampik semua tudingan para menteri Malaysia tersebut. Ia menganggap pernyataannya kerap dipelintir.
"Pujian saya untuk pemerintah Malaysia demi perlakuan adil antara minoritas Hindu terkadang dipelintir dan salah dikutip demi kepentingan politik dan menciptakan keretakan komunal," ucap Zakir.
