RAKYATKU.COM - Ribuan pengungsi Palestina terus melakukan protes di sekitar kamp mereka di Libanon. Mereka menuntut pemerintah Libanon mengakhiri persyaratan bahwa mereka harus mendapatkan izin untuk mendapatkan pekerjaan.
Protes yang semakin meningkat dipicu oleh penutupan dua bisnis milik Palestina pekan lalu, dengan demonstran meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali tindakan keras terhadap pekerja non-Lebanon yang tidak berdokumen yang mereka katakan mempengaruhi mata pencaharian mereka, dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (20/7/2019).
Para kritikus mengklaim bahwa tindakan dari Kementerian Tenaga Kerja itu adalah bagian dari kampanye yang diarahkan pada populasi pengungsi Suriah yang lebih besar untuk memaksa mereka kembali ke rumah.
Berbicara kepada stasiun TV lokal pada hari Kamis, Camille Abu Sleiman, menteri tenaga kerja Libanon, mengatakan bahwa kementerian hanya menegakkan hukum yang mengatur pekerja asing di negara itu dan membantah menargetkan warga Palestina.
Tetapi para pengungsi Palestina, yang sudah dilarang oleh Lebanon untuk bekerja di banyak profesi sebagai bagian dari kebijakan lama untuk mencegah mereka dari tinggal di negara itu, khawatir langkah itu akan menekan kesempatan kerja mereka lebih lanjut.
"Pekerja Palestina itu bukan pengunjung asing, tetapi seorang pengungsi yang secara paksa tinggal di Libanon," kata Fathi Abu Ardat, pejabat kedutaan Otoritas Palestina, kepada wartawan pekan ini.
Ramallah-PA mengadakan pembicaraan dengan pemerintah Libanon untuk menyelesaikan masalah ini, sementara Hamas, yang mengelola Jalur Gaza yang terkepung, juga mengirim delegasi tingkat tinggi ke Beirut pada hari Jumat untuk bertemu dengan Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri.
