RAKYATKU.COM, PAREPARE - Pemerintah Kota Parepare menggelar Workshop Pengelolaan Dana Kelurahan bertema "Optimalisasi Dana Kelurahan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat".
Workshop berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 ini digelar di Hotel Bukit Kenari, berlangsung 5 hingga 7 Juli 2019. Workshop ini menghadirkan perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai narasumber.
Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare, Noldy mengatakan, workshop ini dilakukan untuk memberi bekal kepada paralLurah sebagai kuasa pengguna anggaran.
Parepare, kata dia, mendapat alokasi anggaran Rp8,6 miliar yang diperuntukkan kepada 22 kelurahan di Parepare. Setiap kelurahan, lanjut Noldy, mendapat alokasi Rp370 juta yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan pemerintah pusat.
"Untuk tahap pertama, pemerintah pusat telah mengucurkan Rp4,3 miliar dan anggaran ini digunakan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, serta pemberdayaan masyarakat,” ujar Noldy.
Pelaksanaan kegiatan anggaran tahapan pertama ditarget selesai pada Agustus mendatang. "Setelah rampung, lalu dilaporkan penggunaannya, dan selanjutnya akan dikucurkan lagi anggaran tahap kedua dengan jumlah yang sama," paparnya.
Anggaran dana kelurahan yang pertama kali dikelola langsung oleh lelurahan dilakukan secara swakelola dengan menggandeng masyarakat setempat.
“Tidak boleh dipihakketigakan. Kegiatannya secara swakelola. Itulah alasan sehingga kita memberikan workshop ini sebagai bekal wawasan dalam pengelolaan dana kelurahan, mengingat ini pertama kalinya para lurah mengelola dana sendiri,” urai Noldy.
Workshop ini dibuka Wakil Wali Kota Parepare, Pangerang Rahim. “Pelaksaanana workhsop ini memiliki arti sangat penting bagi pemerintah daerah karena merupakan bagian dari upaya kita melakukan penataan dan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan khususnya pengelolaan dana kelurahan,” ujar Pangerang Rahim didampingi Plt Kepala BKD Parepare, Agussalim.
