RAKYATKU.COM,MAKASSAR - Jaringan Aktivis Muda Golkar (JAM Golkar) menolak percepatan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar.
Penolakan itu muncul di tengah dorongan sejumlah pihak untuk mempercepat munas partai berlambang pohon beringin itu.
Kata mereka, tidak ada alasan untuk mengganti Airlangga Hartarto sebagai ketua umum dengan alasan hasil Pileg 2019 yang tidak maksimal.
Inisiator JAM Golkar, Risman Pasigai menilai, desakan untuk mempercepat Munas Golkar itu berlebihan. Bahkan ia menyebut hanya didasari nafsu politik oleh segelintir kader partai.
"Patut diduga isu ini menguat karena kita tahu bahwa saat ini sedang ramai penyusunan kabinet kerja Jilid II di bawah kepemiminan Jokowi-Amin," kata Risman, Jumat (21/6/2019).
Katanya, mengenai Munas itu, memang aturan partai yang harus dilaksanakan. Namun tentu berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan, Munas baru akan digelar Desember 2019 mendatang.
"Jadi bagi siapapun kader Golkar yang berkeinginan untuk maju menjadi ketua umum Golkar, disarankan untuk menunggu pelaksanaan Munas sesuai konstitusi yaitu bulan Desember 2019," ujar Risman.
Dia mensinyalir bahwa gerakan mempercepat pelaksanaan munas, terindikasi disetir oleh pihak luar Partai Golkar. Oknum itu disebut punya kepentingan sesaat dan sama sekali tidak memahami kultur dan adat dalam Partai Golkar.
Atas dasar itulah, kata Risman, para aktivis muda Partai Golkar menganggap penting untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan mengeluarkan sikap demi menjaga soliditas, keutuhan, dan muruah Partai Golkar.
"Atas nama Jaringan Aktivis Muda Golkar (JAM Golkar), kami menegaskan, mendukung pelaksanaan musyawarah nasional yang pelaksanaannya bulan Desember 2019. Sesuai konstitusi organisasi dan konsensus bersama seluruh pemilik suara pada Munaslub 2017," ujarnya.
Selanjutnya, JAM Golkar menolak segala bentuk intervensi pihak luar terhadap dinamika internal Partai Golkar. Dia menyerukan kepada seluruh kader, untuk tetap menjaga soliditas partai dan tidak terpancing oleh gerakan yang ingin memecah belah partai.
"Menyerukan kepada kader partai yang ingin maju sebagai ketua umum Golkar agar bersama dan menunggu pelaksanaan munas pada Desember 2019," tegasnya.
"Soal kepemimpinan nasional DPP Partai Golkar, siapapun berhak maju sebagai ketua umum. Namun dalam situasi saat ini, dan demi menjaga keutuhan dan kejayaan Partai Golkar ke depan, maka kami menganggap sosok dan figur mas Airlangga Hartarto adalah figur dan sosok yang masih pas dan tepat, untuk memimpin kembali sebagai ketua umum DPP Partai Golkar lima tahun ke depan," katanya.
