RAKYATKU.COM, PAREPARE - Fraksi-fraksi di DPRD Kota Parepare menyampaikan pandangan umum terkait rancangan peraturan daerah terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2018, diruang sidang DPRD Kota Parepare, Selasa (11/6).
Semua fraksi DPRD bersedia membahas ranperda tersebut meski ada beberapa saran dan masukan dari fraksi. Adapun fraksi di DPRD yakni Faksi Golkar, fraksi PAN, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Gerbang, Fraksi Hannas, Fraksi PDI perjuangan.
Salah satu fraksi di DPRD yakni Fraksi demokrat menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2018 mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian dari BPK untuk segera ditindak lanjuti dan dicarikan solusi penyelesaiannya. Agar pemerintah mengambil langkah agar tahun kedepannya Parepare bisa kembali raih opini Wajar Tanpa Pengecualian.
Rapat paripurna tersebut, dipimpin oleh Ketua DPRD, Kaharuddin Kadir, dihadiri oleh para anggota DPRD Kota Parepare, Wakil Wali Kota Parepare, Pangerang Rahim, asisten, staf ahli, para pimpinan unit kerja, kepala bagian, Camat dan Lurah.
Sebelumnya, pada hari senin (10/6) telah dilakukan penyerahan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018 yang diserahkan langung oleh Wali Kota Parepare, Taufan Pawe.
