RAKYATKU.COM, JAKARTA - Kekerasan yang terjadi antara massa dan polisi, menimbulkan keprihatinan Muhammad Shamsi Ali.
Ulama besar yang bermukim di New York, Amerika Serikat (AS) ini, mengimbau semua pihak di Tanah Air Indonesia untuk menghindari kekerasan pada aksi 22 Mei 2019 ini.
"Agar kedua pihak mengendalikan diri untuk tidak terlibat dalam kekerasan. Kekerasan pada akhirnya hanya akan merugikan semua pihak tanpa kecuali," kata imam besar masjid New York itu, dalam keterangan pers tertulisnya, Rabu (22/5/2019) yang dilansir Detik.
Shamsi Ali menanggapi aksi 22 Mei sebagai seorang anak rantau di Amerika Serikat. Menurutnya, Indonesia tanah kelahirannya adalah negara mayoritas muslim yang berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa demokrasi bisa tumbuh subur.
Namun dalam Pemilu 2019, Shamsi Ali melihat, kesalahan dan ketidakjujuran dinilai terjadi. Keberatan terhadap Pemilu 2019 harus disampaikan lewat jalan yang sesuai dengan hukum.
"Tentu semua kembali kepada peraturan dan undang-undang yang ada. Dalam hal ini pihak yang merasa dirugikan berhak melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi," kata Shamsi.
Masyarakat dinilainya telanjur resah dan marah dengan ketidakjujuran Pemilu. Mereka kemudian turun ke jalan. Di sisi lain, polisi menjalankan tugas mengamankan kondisi. Shamsi mengikuti perkembangan, kerusuhan 22 Mei memakan korban jiwa.
Protes massa, menurutnya tak perlu dibungkam. Hanya saja, penyalurannya perlu melalui jalan konstitusi. Konsekuensinya, bila kecurangan terbukti maka akan ada pilihan penyelenggaraan pemilu ulang atau pemungutan suara ulang. Namun bisa jadi itu tidak mungkin dilakukan.
"Jika kedua hal itu tetap tidak memungkinkan untuk dilakukan, dan kecurangan itu memang ada faktanya, kiranya pihak-pihak yang berwewnang mengakui kesalahan itu dan menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada masyarakat. Ingat, bangsa Indonesia itu bangsa damai dan pemaaf.
Tokoh-tokoh yang terlibat diimbaunya untuk rela hati dengan hasil Pilpres, apapun hasil akhirnya nanti.
"Akhirnya, untuk semua ingat kembali. Demokrasi itu terdefenisikan sebagai dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Mereka yang berada di posisi kekuasaan itu hanya mungkin dengan kehendaki rakyat. Karenanya ketika mayoritas rakyat tidak lagi menghendaki, kiranya legowo untuk menerima keputusan rakyat. Seseorang akan teruji karakter demokratisnya di saat rakyat telah barbicara. Jangan sampai kerakusan kekuasaan menjadi penyebab hancurnya sebuah bangsa dan negara," tutur Shamsi.
"Let's think twice and wisely!" tandasnya.
