RAKYATKU.COM, TAKALAR - Memasuki Ramadan 1440 hijriah Pemerintah Kabupaten Takalar mengadakan tausiah dengan penceramah Dr H Hasanna Lawang, Lc MA, dosen pascasarjana UMI.
Di depan bupati dan anggota Forkopimda, kepala OPD, camat, kepalada dan lurah serta pimpina ormas, penceramah mengajak menghidupkan hati dengan cara puasa yang benar, banyak berzikir, tilawah dan menghayati Alquran serta ibadah lainnya.
“Jika hati hidup, iman menjadi kokoh, maka kualitas pribadi dan keluarga menjadi baik yang pada akhirnya menghasilkan masyarakat yang baik pula. Tanda masyarakat yang baik itu peduli pada lingkungannya, peduli pada sesama, membantu yang lemah," jelasnya.
Gayung bersambut dengan ceramah tersebut, Bupati Takalar, Syamsari Kitta menekankan perlunya meningkatkan kepedulian pada fakir miskin.
Seluruh elemen pemerintah untuk bekerja keras membuat langkah-langkah penanggulangan kemiskinan. Mulai dari pembenahan data yang disebut basis data terpadu, data KK yang miskin harus akurat dan diperbaharui setiap tahun.
Namun, Syamsari menyayangkan Basis Data Terpadu (BDT) tak pernah diperbaharui selama 2 tahun ini, pendataan terakhir dilakukan pada 2016.
“Sebenarnya BDT ini bisa diperbaharui asal ada kesungguhan dari pihak Dinas Sosial, camat sampai ke desa dan kelurahan. Mestinya Dinsos dan pihak kecamatan harus turun langsung membersamai desa dan kelurahan, membimbing cara memperbaharui data kemiskinan karena Pemkab sudah membuat Surat Edaran Bupati tentang verifikasi data Kemiskinan sejak awal menjabat bupati," bebernya.
Sejak awal 2018, menurutnya, pemerintah membuat edaran yang tujuannya agar dilakukan pembaruan data. Itu karena bila data lama yang dipakai pasti tidak tepat sasaran.
“Banyak pejabat hanya sibuk di rapat-rapat saja, kalau bupatinya tidak ingatkan lagi maka surat edaran disimpan dan menjadi koleksi diarsip saja," sentilnya.
Karena itu, di depan para pimpinan dan kader-kader ormas, dia berharap kerja sama untuk bisa membersamai pemerintah dalam memperbaharui data kemiskinan.
“Saya bahagia pimpinan dan kader ormas hadir di sini karena saya berharap kita bergandengan tangan membantu pemerintah memperbaharui data kemiskinan. Dalam surat edaran verifikasi data kemiskinan selain unsur pemerintah daerah, kepolisian, dan TNI disebutkan agar juga melibatkan ormas dan publik untuk memverifikasi kemiskinan," bebernya.
“Kalau masyarakat yang melihat pihak Dinsos, camat, kades maupun lurah yang belum melakukan verifikasi data laporkan pada saya," tegasnya.
