RAKYATKU.COM - Hasil quick count atau hitung cepat sejumlah lembaga berbeda dengan hasil situng KPU. Hingga pukul 04.13 pada Kamis (18/4/2019), pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno masih unggul.
Berdasarkan data yang ditampilkan pada Sistim Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU, Prabowo-Sandi unggul dengan 50,88 persen. Sementara Jokowi-Ma'ruf mendapatkan 49,12 persen.
Tidak lama kemudian, giliran Jokowi-Ma'ruf menyalip dengan 50,76 persen. Sementara Prabowo-Sandi 49,24 persen.
Hanya saja, data yang masuk masih sangat minim. Data itu berasal dari 424 TPS. Sementara total TPS di seluruh Indonesia berjumlah 813.350. Artinya data yang masuk baru 0,05213 persen.
Sebenarnya KPU RI sudah menerima 14.567 C1 atau data hasil penghitungan suara di TPS. Sementara dari luar negeri 49. Namun, belum seluruhnya berhasil diinput ke dalam situng.
Dalam konferensi pers di Hotel Ritz-Carlton Mega Kuningan Jakarta, Kamis malam (18/4/2019), Ketua KPU Arief Budiman mengatakan data C1 masih akan terus bergerak.
Namun, Arief menegaskan hasil akhir perhitungan suara merupakan hasil yang didapat dari rekapitulasi berjenjang. Dia menyebut nantinya hasil ini akan menjadi dasar KPU dalam menentukan hasil pemilu.
"KPU menegaskan, mekanisme penghitungan, kemudian rekapitulasi, sampai dengan penetapan secara resmi itulah yang akan dijadikan dasar KPU menentukan hasil Pemilihan Umum 2019," tuturnya.
Arief juga mengungkapkan bahwa antusiasme pemilih pada Pemilu 2019 tergolong tinggi. KPU berharap angka partisipasi mampu melampaui target 77,5 persen.
Arief menyebut data partisipasi pemilih di luar negeri mencapai 65 persen. Namun, dia menyebut jumlah ini baru berdasarkan laporan 67 Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN).
Lebih Dua Ribu TPS Menyusul
Sementara itu, masih ada 2.249 TPS di berbagai wilayah di Indonesia yang belum menggelar pemungutan suara. Pencoblosan ditunda karena berbagai alasan.
Menurut Arief Budiman, angka 2.249 itu sekitar 0,28 persen dari total TPS yang dibentuk KPU yakni 810.193.
Arief mengatakan, TPS tersebut tidak dapat melakukan pemungutan suara karena masalah keterlambatan logistik. Selain itu, hal ini juga karena adanya bencana alam.
"Tidak dapat itu sebagian besar itu didominasi karena ada keterlambatan distribusi logistik yang pertama. Kedua ada yang karena bencana alam misalnya banjir. Di kota Jambi misalnya, itu ada sebab karena banjir," kata Arief.
Arief menegaskan, jumlah tersebut merupakan hasil laporan sementara. Nantinya, data ini masih dapat dikoreksi dan masih terus berkembang.
Arief mengatakan, nantinya daerah-daerah ini akan dilakukan pemungutan suara susulan. Dia meminta KPU sesuai tingkatan untuk terus berkoordinasi dengan Bawaslu.
Berikut data 2.249 TPS yang belum gelar pencoblosan:
1. Kota Jayapura 702 TPS
2. Kabupaten Jayapura 1
3. Kabupaten Keerom 6
4. Kabupaten Waropen 11
5. Kabupaten Intan Jaya 288
6. Kabupaten Tolikara 24
7. Kabupaten Pegunungan Bintang 1
8. Kabupaten yahukimo 155
9. Jayawijaya 3
10. Nias Selatan 113
11. Kutai Barat 20
12. Banggai 391
13. Jambi 24
14. Kabupaten Bintan 2
15. Kabupaten Banyuasin 445
16. Kabupaten mahakam Ulu 4
17. Kutai Kartanegara 8
18. Berau 11