RAKYATKU.COM,JENEPONTO - Puluhan tenaga honorer Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Jeneponto belum terima gaji. Hal tersebut diperparah adanya pengurangan anggaran.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Seksi Pembina Operasional, Aslang S yang ikut diamini Suiab Sila dan Baharuddin kepada Rakyatku.com, Selasa (9/4/2019).
"Katanya ada pengurangan anggaran dan anggota juga akan dikurangi dan yang aktif saja akan digaji. Namun, ini sudah berjalan tiga bulan belum gajian," kata Aslang.
Menurutnya, sampai sekarang belum ada kejelasan kapan terima gaji karena belum diinformasikan. Hal tersebut juga sebelumnya sudah dibicarakan dengan bendahara Dishub dan masih terus diminta menunggu.
"Jadi saya sempat bicara sama bendahara dan menunggu laporannya. Saya sudah setor ke kasubag umum tinggal penyampaiannya apakah masih yang lalu atau ada perubahan," katanya.
Ia juga mengungkapkan memasuki April dan terhitung satu triwulan, harusnya para pegawai honorer sudah terima gaji. Tidak hanya itu, komunikasi kepala dinas dan kabidnya dan kepala seksi di diduga sudah tidak harmonis.
"Ini belum pernah terima selama 2019. Kalau setahu saya satu bulan tidak terbayar ini 2018, Desember. Alasannya bendahara sudah habis dananya," kata dia. Dinas Perhubungan Jeneponto memiliki 33 tenaga honorer.
Kabid Sarana Laut, Baharuddin mengatakan informasi yang dia terima dari kepala dinas, honorer akan direvisi. Hanya yang aktif yang akan diberi gaji. "Tapi saya rasa semua rata-rata di sarana aktif semua," kata Baharuddin.
"Ini karena saya setiap hari pantau di lapangan, yang tugas di terminal, ada pengamanan di luar terminal, itu area kami di sarana. Kalau pengamanan di jalan raya itu areanya bidang darat," kata Baharuddin yang diamini Suaib.
"Rencananya katanya ini bulan tapi belum jelas juga karena belum diinformasikan kapan tanggalnya. Ini kan belum jelas siapa yang menerima karena kan keputusannya ini titik terakhir kan di kepala dinas," tambahnya.
Kepala Dinas Perhubungan Jeneponto, Arfan Sandre mengatakan, gaji honorer belum dibayar karena SK-nya belum ada.
"Itu belum. Surat-surat anu ji itu, terserah. Honorer itu tergantung saya. Kalau saya mau berhentikan, saya berhentikan dan saya lihat yang bekerja saja. Saya ini profesional bekerja. Jangan asal nama, jangan asal datang, tidak tau apa yang mau kau lakukan," kata Arfan dengan nada tinggi.
Arfan mengungkapkan bahwa banyak honorer yang dimasukkan kepala bidang tanpa sepengetahuan dirinya.
"Honorer yang masuk kan ada dari kabid yang masukan dan saya tidak tahu itu. Dia yang mau gaji? Dia yang mau buatkan SK? Yang penting saya tidak makan uangnya. Honorer itu yang berhak mengangkat dan memberhentikan adalah kadis, karena saya punya SK," katanya.
"Sampaikan itu yang kasih masuk. Saya tau ji itu. Kepala bidang darat, sarana dan prasarana dan bidang laut. Saya tau ji semua. Punna tangku bayara gajina kupoterangi doena. Susah kamma, daripada terbuang-buang percuma (Jika tidak kubayar gajinya saya kembalikan, apa susahnya?" katanya.
