Rabu, 27 Maret 2019 06:30

Ini Salah Satu Alasan Indonesia Sulit Jadi Negara Maju

Fathul Khair Akmal
Konten Redaksi Rakyatku.Com
Ilustrasi negara maju
Ilustrasi negara maju

Staf Ahli Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan, Amalia Adininggar Widyasanti menyebut bahwa Indonesia sulit menjadi negara maju jika pertumbuhan ekonomi h

RAKYATKU.COM - Staf Ahli Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan, Amalia Adininggar Widyasanti menyebut bahwa Indonesia sulit menjadi negara maju jika pertumbuhan ekonomi hanya dikisaran 5 persen. Untuk diketahui, Indonesia dalam 4 tahun terakhir hanya tumbuh pada angka tersebut.

"Indonesia butuh pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Sekarang rata-rata 5 persen, enggak cukup jadikan Indonesia sebagai negara maju," ujar Amalia saat memberi paparan di acara 100 Ekonom Perempuan Indonesia, Jakarta, Selasa (26/3/2019).

Amalia mengatakan, kunci mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi terletak pada reformasi struktural secara konsisten dan berkelanjutan. Salah satu caranya, menstrukturisasi ekonomi dari sisi produk komoditas menjadi yang berbasiskan manufaktur.

"Kita tahu Korea Selatan bisa Industrialisasi dan reformasi struktural. Kurang 20 tahun dia bisa pindah dari low income jadi high income. Sementara Chili, negara dengan pertumbuhan tinggi tapi dia butuh waktu lebih 50 tahun dari low income menjadi high income economy artinya reformasi struktural itu penting," jelasnya dikutip dari merdeka.com.

Selain melakukan reformasi struktural, kemampuan memanfaatkan perkembangan teknologi dan digital untuk sektor-sektor penopang perekonomian juga tidak kalah penting. Kemudian juga harus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) agar dapat mengimbangi kemajuan digital seperti yang dilakukan oleh negara lain.

"Arab Saudi punya Vision 2030, China punya Made in China 2025, India punya Make in India. Indonesia? Kita sudah melakukan dengan pembangunan infrastruktur yang masif. Kita sudah membenahi iklim usaha dengan deregulasi dan perizinan hingga pemberian inisiatif. Ini tidak cukup, kita harus terus lakukan reformasi struktural," tandasnya.