Rabu, 20 Maret 2019 20:44

Di Lapas Makassar, Danny Ungkap Cara Pemkot Makassar Cegah Korupsi

Alief Sappewali
Konten Redaksi Rakyatku.Com
Wali Kota Makassar Danny Pomanto menghadiri pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WPK) pada Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar dan Rumah Tahanan Klas 1 Makassar, Rabu (20/3/2019).
Wali Kota Makassar Danny Pomanto menghadiri pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WPK) pada Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar dan Rumah Tahanan Klas 1 Makassar, Rabu (20/3/2019).

Pemerintah Kota Makassar terus berbenah untuk menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, bersih dan bebas korupsi.

RAKYATKU.COM,MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar terus berbenah untuk menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, bersih dan bebas korupsi.

Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto mengatakan, pihaknya telah melakukan beragam upaya untuk mewujudkan hal tersebut. 

Salah satu caranya dengan merevitalisasi birokrasi dan mendesain sistem yang meminimalkan ruang penyelewengan melalui Smart City.

Hal tersebut diungkapkan Danny --sapaan karib Ramdhan Pomanto-- saat menghadiri pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WPK) pada Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar dan Rumah Tahanan Klas 1 Makassar, Rabu (20/3/2019).

"Sudah menjadi komitmen kita untuk menjaga pemerintahan ini dari berbagai sisi dari perilaku korupsi. Usaha pertama dengan pembenahan sistem melalui Smart City yang transparan dan terbuka, dan revitalisasi birokrat dengan berbagai macam sub-sub usaha lainnya," ungkap Danny Pomanto.

Kata Danny, Pemerintah Kota Makassar tidak bekerja sendiri. Pihaknya terus menjalin kerja sama dengan instansi pemerintahan lainnya, seperti kepolisian, kejaksaan, BPK, dan KPK.

"Dengan pencanangan wilayah bebas korupsi ini, Pemkot Makassar yang sangat berbahagia. Karena komitmen kami untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, kami sudah menjalin kerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan, asistensi BPK, dan KPK," bebernya.

Dia memaparkan bentuk kerja sama dengan kepolisian berupa konektivitas jaringan langsung untuk memonitor pelanggaran hukum secara real time.

"Dengan kejaksaan melalui program Smart TP4D, kita bekerja sama mencegah penyelewengan terhadap pelaksanaan program pemerintah. Bisa dimonitor progresnya. Jadi tidak ada penumpukan masalah di akhir tahun," urai Danny.