RAKYATKU.COM, PALOPO - Pemkot Palopo melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menjadi pelopor atau pertama yang menerapkan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Provinsi Sulsel.
Hal ini terungkap saat pemantauan dan evaluasi MPP pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia. Kemenpan RB melakukan kunjungan kerja ke DPMPTSP Kota Palopo, Rabu (6/12/2019).
Kedatangan rombongan Kemenpan RB RI dijemput langsung oleh Kepala DPMPTSP Kota Palopo Farid Kasim Judas (FKJ) yang selanjutnya diterima oleh Wali Kota Palopo HM Judas Amir di ruang kerja Wali Kota Palopo.
Usai diterima oleh Judas yang didampingi Wakapolres Kompol Worosusilo Kodim 1403 SWG, dilanjutkan dengan kunjungan ke kantor DPMPTSP, dan pemaparan terkait pelaksanaan konsep MPP.
Judas berharap, kunjungan Kemenpan RB terkait MPP akan memberikan hal baru bagi dunia pelayanan di Kota Palopo.
"Ke depan selaku pemerintah kita sangat berharap dalam memberikan pelayanan berbagai perizinan, perbankan, pajak, dan kepolisian, akan lebih mudah lagi," tutur Judas.
Hal sama disampaikan Kepala DPMPTSP Kota Palopo Farid Kasim Judas (FKJ), usai pemaparan konsep MPP.
Menurutnya, kunjungan Kemenpan RB merupakan angin segar bagi perkembangan pelayanan di dinasnya. Terkait MPP yang disampaikan Kemenpan RB akan diupayakan untuk disempurnakan termasuk masukan-masukan yang membangun yang nantinya menjadi bahan untuk pengembangan.
"Karena saat ini kantor DPMPTSP Kota Palopo sendiri masih merupakan bangunan baru, dan baru saja ditempati. Tentunya masih membutuhkan pengembangan serta pembenahan lebih baik lagi,” jelas Farid.
Lanjutnya, dalam pemenuhan target pelayanan yang maksimal tentunya butuh waktu, namun secara bertahap akan diupayakan. Termasuk pembenahan kantor untuk menampung semua jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Saat ini, Kota Palopo menjadi pelopor dalam hal pelayanan untuk wilayah Sulsel. DPMPTSP sudah tergabung 18 perangkat daerah teknis di dalamnya. Hal itu tentu ndapat memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Sejumlah lembaga vertikal pemerintah, BMUN, dan BUMD telah ikut bergabung dalam sistem PPM Palopo. Seperti Polres, Imigrasi, PLN, PT Pos, PDAM, Kemenag, KPP, Pratama, BPOM, dan perbankan.
"Tinggal bagaimana standar oprasional pelayanan secara menyeluruh yang akan diterapkan sehingga alur pelayanan semakin hari semakin lebih baik lagi," ungkapnya.
Damayani Tyastianti, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksana Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah III, pada kunjungannnya mengapresiasi pelayanan yang sudah berjalan di DPMPTSP Kota Palopo.
"Palopo Hebat karena mampu menerapkan MPP pertama di Sulsel. Apalagi dengan bergabungnya 18 SKPD teknis tentunya akan lebih memudahkan bagi masyarakat dalam kepengurusan berbagai hal," ungkapnya.
Pada kesempatan itu, dirinya lebih menguatkan terkait kenyamanan dalam pelayanan di mana dari sisi konsep dan manajemen sudah bagus, tinggal layout dan informasi digital pelayanan yang perlu ada pembenahan, termasuk pengaturan antrean, sehingga kantor kelihatan lega.
"Dengan bergabungnya 18 SKPD di dalamnya termasuk instansi vertikal tentunya akan lebih membutuhkan kenyamanan karena banyaknya masyarakat yang datang. Bukan hanya kenyamanan masyarakat, kenyamanan pemberi layanan juga harus diutamakan," tuturnya.
Ia menambahkan dengan hadirnya MPP tersebut masyarakat dapat memperoleh layanan one stop service untuk semua perizinan. Ini juga dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Inilah mengapa kualitas pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat di semua sektor pelayanan publik harus senantiasa ditingkatkan.
"Dengan pola MPP tersebut tentunya akan terselenggaranya pelayanan publik yang prima sebagai bentuk pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat terkait perizinan," bebernya.
Adapun pejabat Kemenpan RB yang berkunjung ke Kota Palopo selain Damayani Tyastianti di antaranya M Yusuf Kurniawan selaku Kepala Bidang Koordinasi Pelaksana Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah III.
