RAKYATKU.COM - Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno tampaknya mengambil jalan berbeda. Komentar-komentarnya cukup menyejukkan belakangan ini.
Contohnya, terkait pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang melarang aparatur sipil negara (ASN) netral. Mantan Sekjen DPP PDIP itu memerintahkan ASN untuk mensosialisasikan program-program Presiden Jokowi.
"Aparatur sipil negara sebagai birokrasi, di pusat, daerah Anda tidak boleh netral," ujar Tjahjo pada rapat koordinasi program pengembangan sumber daya manusia kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) se-Indonesia di Yogyakarta, Sabtu (2/3/2019).
Menurutnya, bupati, wali kota, gubernur, dan presiden dipilih lewat pilkada. Siapapun yang terpilih, katanya, maka tugas ASN yang duduk di pemerintahan loyal hormat tegak lurus kepada kepala daerah atau presiden.
"Dari manapun dia berasal, partai manapun, suku agama apapun, harus tegak lurus. Termasuk gubernur juga, ini bagian tidak terpisahkan," kata Tjahjo.
"Tugas kita ya harus mendukung, jangan sekarang ada netral, malah ada yang nggak mau tahu, ikut menyerang menentang kebijakan pusat," lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Tjahjo juga menyindir salah seorang gubernur yang dianggap menentang kebijakan pemerintah pusat. Diduga gubernur yang dimaksud adalah Anies Baswedan, gubernur DKI Jakarta.
"Ada seorang gubernur yang sampai sekarang menentang kebijakan pusat, padahal dia dilantik presiden. Padahal, gubernur tangan kanan pemerintah pusat di daerah, tapi menentang sebuah Keppres. Ini kalau dibiarkan bahaya negara kita ini," imbuhnya.
Menanggapi pernyataan Mendagri, Sandiaga Salahuddin Uno enggan berkomentar banyak.
"Saya mau husnuzan saja. Saya nggak mau komentar, karena kalau dipelesetkan sedikit itu berpotensi mencederai netralitas dari ASN," ucap Sandiaga kepada wartawan di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu (3/3/2019).
Sebelumnya, juru bicara BPN Suhud Aliynudin mengatakan, Mendagri seperti ingin menarik jarum sejarah kembali ke Orde Baru. Mendagri, katanya, harusnya tahu bahwa ASN adalah abdi negara, bukan abdi pemerintah.
"ASN harus netral karena ASN melayani seluruh rakyat tanpa melihat latar belakang partai," ujar Suhud.
"Kami khawatir pernyataan itu menjadi warning adanya mobilisasi secara halus terhadap ASN. Oleh karena itu, harus diwaspadai oleh semua pihak akan adanya potensi mobilisasi dan intimidasi terhadap ASN," tambah politikus PKS ini.
