RAKYATKU.COM,BULUKUMBA - Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto mengklarifikasi banyaknya jalan rusak yang belum diperbaiki. Saat ini tercatat 600 kilometer jalan kabupaten yang rusak parah.
Tomy menyebut panjang jalan kabupaten yang rusak itu setengah dari total panjang jalan kabupaten di Bulukumba yang mencapai 1.200 kilometer.
Bila anggaran pembangunan jalan lapisan aspal beton (laston) Rp1,4 miliar per kilometer, maka dibutuhkan anggaran Rp900 miliar untuk menyelesaikannya. Padahal, APBD Bulukumba, katanya, hanya sekitar Rp1,5 miliar.
"Kalau kemampuan anggaran pemerintah cukup, tidak perlu mi menanam pisang di tengah jalan. Tanpa diminta, pemerintah pasti mengerjakannya," ujar Tomy saat menghadiri Musrenbang di kantor Kecamatan Rilau Ale, Selasa (12/2/2019).
Meski demikian, mantan wakil ketua DPRD Bulukumba itu meminta warga tidak apatis untuk memberi usulan lewat Musrenbang. Sebab, Musrenbang satu-satunya cara atau sistem yang diakui dalam mengakomodasi usulan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional.
"Namun karena kondisi kapasitas fiskal pemerintah terbatas, pada akhirnya menuntut pemerintah dan DPRD harus menentukan skala prioritas, memastikan adanya aspek keadilan dan memastikan aspek pemerataan," ungkap Tomy.
Satu yang menggembirakan, dalam tiga tahun kepemimpinan Bupati AM Sukri Sappewali dan Wakil Bupati Tomy Satria Yulianto, pertumbuhan ekonomi dalam kontrol yang baik. Itu dampak dari program pembangunan yang telah dilaksanakan, termasuk pengelolaan anggaran pembangunan yang sudah terbagi ke desa-desa.
"Tahun 2018, pertumbuhan ekonomi kita sebesar 6,9 persen. Angka ini juga terdistribusi secara merata oleh karena angka gini ratio atau tingkat kesenjangan ekonomi masyarakat semakin kecil pada angka 0,3 persen," ungkapnya.
Angka gini ratio tersebut, menandakan bahwa jurang pemisah antara si miskin dan si kaya semakin kecil. Namun pemerintah tidak menutup mata bahwa dari 438 jiwa penduduk Bulukumba, masih ada sekitar 30 ribu warga miskin yang harus diperhatikan dan diintervensi melalui berbagai program.
Tomy meminta peran aktif pemerintah desa untuk terlibat dalam penanggulangan kemiskinan, termasuk pelayanan kesehatan melalui skema dana desa.
"Pemerintah desa bisa menganggarkan bedah rumah bagi warga miskin yang rumahnya tidak layak huni secara bertahap melalui dana desanya," paparnya.
Musrenbang tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Andi Zulkarnain Pangki, serta anggota DPRD Andi Baso Zulkarnain Jalal dan H Syarifuddin. Ketiganya merupakan legislator dari daerah pemilihan Kecamatan Rilau Ale dan Bulukumpa yang kembali maju sebagai calon legislatif Pemilu 2019.
