RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan merupakan provinsi pertama yang ingin mewujudkan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) di Indonesia. Pemprov Sulsel sudah melakukan penandatanganan dengan Kementerian PPN/Bappenas tentang pembangunan rendah karbon di Baruga Lounge, Selasa (12/2/2019).
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro dalam sambutannya mengatakan, ada empat fokus utama dari kerja sama PRK dengan Pemerintah Pemprov Sulsel. Yakni penyiapan integrasi kebijakan PRK di provinsi, penyusunan dokumen Rencana PRK Daerah, penguatan sistem online Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) PRK di Provinsi Sulawesi Selatan, serta dukungan penyiapan kegiatan PRK di Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk kerja sama dengan swasta.
Bambang mengatakan, dalam konteks penurunan emisi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga telah menunjukkan komitmen yang baik dengan menetapkan Rencana Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) melalui Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan No 59 tahun 2012, serta mengintegrasikan kegiatan perubahan iklim ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023.
"Saya sangat mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan dan pelaporan RAD-GRK. Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan target penurunan emisi sebesar 5,6 persen dari business as usual pada 2030 utamanya di bidang berbasis lahan, energi, dan pengelolaan limbah," ujarnya.
"Tentu saja upaya ini sangat penting dan menjadi landasan yang sangat baik bagi pelaksanaan pembangunan yang berbasis rendah karbon di daerah," jelas Bambang.
Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah mengatakan, PRK ini diharapkan secara konsisten dengan komitmen yang tinggi bisa dilaksanakan.
"Kami berharap tidak ada lagi dikotomi kota jorok, kota gersang di Sulsel. Semua harus jadi kota indah dan kota nyaman. Pengalaman saya di Bantaeng tidak ada yang sulit selama ada kemauan," ujarnya.
