RAKYATKU.COM, LUWU TIMUR - Pemerintah Kabupaten Luwu Timur akan mengangkat lima prioritas pembangunan dengan 17 sasaran daerah dan 40 indikator sasaran. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Lutim, Bahri Suli pada Forum Konsultasi Publik di Aula Sasana Praja Kantor Bupati, Senin (11/2/2019).
Fokus pertama adalah pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas layanan dasar dan penanggulangan kemiskinan. Kedua, pemantapan pertumbuhan ekonomi daerah melalui akselerasi pembangunan pertanian dalam arti luas, pengembangan ekonomi kerakyatan dan pengembangan pariwisata.
Ketiga, pemantapan daya saing daerah melalui peningkatan pemenuhan layanan infrastruktur dasar berkualitas yang mendukung konektifitas. Keempat, pemantapan tata kelola Pemerintahan yang berkualitas. Terakhir, pengembangan kawasan stategis daerah dan pelestarian SDA dan lingkungan hidup.
"Capaian IPM Luwu Timur tahun 2017 berada dikategori tinggi dengan nilai 71,46 dan menempati urutan keempat setelah Kota Makassar, Kota Pare-pare, dan Kota Palopo," kata Bahri.
Selanjutnya, Pertumbuhan ekonomi kurun waktu 2013-2017 trennya fluktuaktif. Hal ini disebabkan berkurangnya produksi nikkel dan menurunnya harga realisasi rata-rata nikkel di pasar dunia.
Di sektor pertambangan kontribusi pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Luwu Timur tahun 2017 mencapai 53,65 persen sedang pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi 21,29 persen.
Lanjut Bahri, berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin di Luwu Timur tahun 2018 sebesar 7,23 persen. Namun demikian, kata dia, diperlukan upaya serius dan komprehensif untuk menurunkan angka tersebut pada level 7 persen di akhir masa pemerintahan.
Untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah, kata Bahri, masih perlu ditingkatkan mengingat infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur perkotaan masih harus terus dipacu dan pengembangan kawasan industri daerah. Terkait pelayanan publik indeks kepuasan masyarakat tahun 2018 meningkat 2,86 dari 76,48 tahun 2017 menjadi 79,34 pada tahun 2018.
"Melalui forum konsultasi publik ini, kita berharap RKPD mampu mengintegrasikan pembangunan lintas sektor secara terukur. Itu artinya, penyelenggaraan pembangunan tahun 2020 diyakini akan lebih terarah, terukur dan akuntabel serta mampu menjawab isu-isu strategis," jelas dia.
