RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Isu pergantian ketua di tubuh Partai Gerindra Sulawesi Selatan yang menghangat, mendapat reaksi dari mayoritas Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerinda kabupaten/kota di Sulsel.
Baru-baru ini, 20 DPC melakukan pertemuan dan konsolidasi. Hasilnya, mereka sepakat untuk menandatangani surat pernyataan penolakan pergantian ketua DPD.
Hal tersebut dibenarkan Ketua Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPD Gerindra Sulsel, Darmawangsyah Muin. Menurutnya, hal tersebut merupakan aspirasi dari DPC yang akan diteruskan ke DPP.
"Kemarin itu 20 DPC dari 24 DPC yang ada di Sulsel itu, sepakat untuk memohon penundaan ke ketua umum dan ketua OKK DPP Gerindra. Alasannya, kita sementara tidak ingin ada gangguan terkait dengan isu-isu yang bisa mengganggu kerja-kerja pemenangan kita," ungkapnya saat ditemui Rakyatku.com di Kantor DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (4/2/2019).
Diketahui, hanya 4 DPC yang tidak menandatangani surat pernyataan tersebut. Masing-masing DPC Toraja, Toraja Utara, Luwu dan Pangkep.
"Mereka bukan tak setuju. Tapi tak hadir karena ada agenda lainnya yang bersamaan," beber Wawan, sapaan akrabnya.
Wawan yang juga Ketua Komisi D DPRD Sulsel itu menegaskan, memang pergantian ketua DPD merupakan domain penuh pihak DPP. Menurutnya, DPC yang ada di Sulsel, tidak melarang adanya pergantian ketua DPD. Hanya saja, kata Wawan, sebaiknya pergantian ketua tersebut dilakukan usai Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
"Terkait dengan kepemimpinan Partai Gerindra, tentu itu menjadi wewenang DPP. Tidak ada satu kader pun yang pada saat DPP memberikan keputusan, itu pasti akan tunduk dan menjalankan keputusan itu. Kita hanya meminta kalau pun memang harus terganti, maka nanti selesai Pileg dan Pilpres," pungkasnya.
Sebelumnya muncul isu, DPP Gerindra akan mengganti Idris Manggabarani dengan Ichsan Yasin Limpo.
