RAKYATKU.COM - Potongan video Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mendadak viral. Pernyataan "yang bayar gaji ibu siapa?" langsung jadi kontroversi.
Jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak menyesalkan pernyataan tersebut.
"Bahaya sekali ketika pejabat publik membangun perspektif uang negara yang berasal dari rakyat itu adalah uang penguasa sehingga mengintimidasi ASN dengan pertanyaan yang intimidatif dan cenderung menghina nalar sehat," kata Dahnil, Jumat pagi (1/2/2019).
Pernyataan Rudiantara itu keluar usai meminta para pegawai Kominfo memilih stiker sosialisasi Pemilu 2019 yang akan ditempel di kompleks kementerian tersebut di Hall Basket Senayan, Jakarta, Kamis (31/1/2018). Ada dua stiker, pertama berwarna merah dan kedua berwarna putih.
Rudiantara menamai stiker yang pertama dengan sebutan nomor satu dan yang putih dengan sebutan nomor dua. Dia lalu meminta perwakilan pegawai untuk menyampaikan alasan untuk memilih stiker nomor satu atau nomor dua.
"Coba ibu tadi yang nyoblos nomor dua sini," ucap dia. Seorang pegawai perempuan naik ke panggung dan diminta menyampaikan alasan.
"Bismillahirrahmanirrahim, mungkin terkait keyakinan saja, Pak. Keyakinan atas visi-misi yang disampaikan nomor dua, yakin saja," ucap pegawai tersebut lugas. Rudiantara tampak senyum-senyum.
Kemudian Rudiantara memanggil pegawai yang memilih desain stiker nomor 1. Dia merasa lebih menerima jawaban pemilih desain nomor 1 karena dianggap sesuai dengan tema desain stiker.
"Saya terima alasan yang nomor satu, tapi saya tidak bisa terima alasan nomor dua karena, mohon maaf, ibu tidak bicara mengenai desain. Terima kasih bu, terima kasih," kata Rudiantara.
Setelah viral dan dianggap kampanye, Rudiantara akhirnya memberi klarifikasi. Dia menjelaskan kronologi dan konteks pernyataan tersebut. "Agar dapat menjadi gambaran utuh, tidak sepotong-potong sebagaimana video dan kutipan yang banyak beredar," katanya.
Berikut penjelasan lengkap Kementerian Kominfo:
Terkait dengan pemberitaan terhadap Menkominfo yang berkaitan dengan lontaran pertanyaan terhadap salah satu ASN dalam acara internal Kominfo pada 31/01 di Hall Basket Senayan, Jakarta, kiranya perlu dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:
1. Dalam salah satu bagian acara sambutan, Mekominfo meminta masukan kepada semua karyawan tentang dua buah desain sosialisasi pemilu yang diusulkan untuk Gedung Kominfo dengan gaya pengambilan suara.
2. Semua berlangsung dengan interaktif dan antusias sampai ketika seorang ASN diminta maju ke depan dan menggunakan kesempatan itu untuk mengasosiasikan dan bahkan dapat disebut sebagai mengampanyekan nomor urut pasangan tertentu.
3. Padahal sebelumnya, Menkominfo sudah dengan gamblang menegaskan bahwa pemilihan tersebut tidak ada kaitannya dengan pemilu. Penegasan tersebut terhitung diucapkan sampai 4 kalimat, sebelum memanggil ASN tersebut ke panggung.
4. Dalam zooming video hasil rekaman, terlihat bahwa ekspresi Menkominfo terkejut dengan jawaban ASN yang mengaitkan dengan nomor urut capres itu dan sekali lagi menegaskan bahwa tidak boleh mengaitkan urusan ini dengan capres.
5. Momen selanjutnya adalah upaya Menkominfo untuk meluruskan permasalahan desain yang malah jadi ajang kampanye capres pilihan seorang ASN di depan publik. Terlihat bahwa ASN tersebut tidak berusaha menjawab substansi pertanyaan, bahkan setelah pertanyaannya dielaborasi lebih lanjut oleh Menkominfo.
6. Menkominfo merasa tak habis pikir mengapa ASN yang digaji rakyat/pemerintah menyalahgunakan kesempatan untuk menunjukkan sikap tidak netralnya di depan umum. Dalam konteks inilah terlontar pertanyaan "Yang gaji Ibu Siapa?". Menkominfo hanya ingin menegaskan bahwa ASN digaji oleh negara sehingga ASN harus mengambil posisi netral, setidaknya di hadapan publik.
7. Atas pernyataan "yang menggaji pemerintah dan bukan keyakinan Ibu", "keyakinan" dalam hal ini bukanlah dimaksudkan untuk menunjuk pilihan ASN tersebut, melainkan merujuk kepada sikap ketidaknetralan yang disampaikan kepada publik yang mencederai rasa keadilan rakyat yang telah menggaji ASN.
8. Dalam penutupnya sekali lagi Menkominfo menegaskan bahwa posisi ASN yang digaji negara/pemerintah harus netral dan justru menjadi pemersatu bangsa dan memerangi hoaks.
9. Kami menyesalkan beredarnya potongan-potongan video yang sengaja dilakukan untuk memutus konteks masalah dan tidak menggambarkan peristiwa secara utuh.
