RAKYATKU.COM - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ternyata punya maksud tertentu di balik kritikannya terhadap proyek infrastruktur. Khususnya, Light Rail Transit (LRT) Jabodebek.
Kepada wartawan di kantornya, Selasa (29/1/2019), dia menanggapi kritikannya yang disebut-sebut pertanda keretakan dengan Jokowi.
JK menjelaskan, kritikan tersebut harus dilihat dari konteks di mana ia menyampaikannya. "Saya bicara itu di muka para konsultan, di depan insinyur lulusan Universitas Gadjah Mada," kata JK.
Kala itu JK meminta agar para konsultan, juga insinyur bekerja secara efektif dan efisien. "Saya kritik konsultan untuk berpikir logis. Saya juga mengkritik insinyur untuk tidak asal membangun," tambah dia.
JK mencontohkan, LRT dari Jakarta ke Bogor tidak perlu menggunakan rel melayang. Apalagi, biaya pembangunan elevated railway berkisar 10 kali lipat dari yang di atas tanah. Rel melayang, katanya, hanya cocok dibangun di area perkotaan yang padat.
"Infrastruktur itu penting, tetapi jangan sampai kemahalan karena kesalahan dalam perencanaan," tambah mantan ketua umum Partai Golkar itu.
Jusuf Kalla juga mengungkapkan bahwa bukan baru kali ini saja dirinya mengkritik perencanaan pembangunan infrastruktur. Dia mengaku sudah menyampaikannya sejak dua tahun lalu, bahkan dalam rapat kabinet yang dihadiri presiden dan para menteri.
Sebelumnya, JK mengkritik pembangunan LRT Jabodebek karena dianggap terlalu mahal. Bayangkan saja, biayanya mencapai Rp500 miliar per kilometer. Menurut JK, jika terlalu mahal, maka sulit balik modal.
PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebagai pelaksana pembangunan LRT Jabodebek menanggapi kritik JK.
Direktur Operasi II Adhi Karya Pundjung Setya Brata mengatakan, biaya LRT Jabodebek yang digarap oleh perusahaan konstruksi pelat merah itu masih bersaing. Itu jika dibandingkan dengan proyek serupa di negara lain, maupun MRT Jakarta.
"Kalau bicara per km Rp500 miliar, dibandingkan dengan MRT dan sebagainya, apalagi dibandingkan di Singapura, harga kita cukup kompetitif," kata dia.
Pundjung menjelaskan, dalam melihat biaya Rp500 miliar tersebut harus secara menyeluruh. Biaya tersebut tidak hanya yang dikeluarkan untuk pembangunan jalur LRT, tapi meliputi teknologi yang digunakan.
"Dalam menerima informasi cost (biaya) harus paham dulu skop pekerjaannya apa, teknologi yang dipakai apa," sebutnya.
Selain itu, dalam nominal biaya Rp500 miliar per km juga meliputi biaya penyediaan stasiun dan pembangunan Depo LRT. Depo ini digunakan untuk menyimpan kereta, tempat perbaikan, dan perawatan.
"Jadi cost tadi sudah mengandung cost untuk depo, biayanya nggak murah itu. Cost itu termasuk depo dan stasiun," ujarnya.
"Cost memang selalu jadi isu. Kita ingat pembangunan MRT tahun 2012 ada jejak digital sempat ada perdebatan. Saya hanya ingin ingkatkan isu seperti ini masih sering terjadi sehingga perlu penjelasan yang jelas dalam melihat cost," tambahnya.
