RAKYATKU.COM - Anggota Fraksi PPP DPR RI, Andi Mariattang mengaku sangat prihatin dan miris mendengar curhatan warga. Selama ini hidup mereka serba kesusahan karena jauh dari fasilitas publik.
Andi Mariattang sudah empat hari berada di Bone. Dia sengaja memprioritaskan mengunjungi kampung-kampung terisolasi dari fasilitas pelayanan publik. Dia menemui warga untuk mendengarkan aspirasinya.
Kampung terakhir yang didatangi adalah Dusun Ulue, Desa Kampoti, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone.
"Secara umum perjalanan saya di Bone banyak menerima keluhan soal pemenuhan pelayanan dasar yang tidak memadai. Bayangin sampai sekarang jalanan mereka masih berlumpur. Bahkan beberapa titik masih harus melewati sungai tanpa jembatan. Kalaupun ada, hanya jembatan gantung yang sudah berumur puluhan tahun," ujar mantan anggota DPRD Sulsel ini.
Andi Mariattang yang juga anggota Komisi II DPR RI membidangi pelayanan publik menjelaskan, persoalan pelayanan dasar sejatinya kewajiban negara yang harus dipenuhi.
"Orang desa itu sesungguhnya kaya-kaya dengan lahan pertanian atau empang yang luas. Hanya saja mereka dimiskinkan oleh keadaan yang terbatas dari fasilitas publik," ujarnya lagi.
Andi Mariattang menyatakan bahwa temuan di lapangan ini akan serius memperjuangkan di pusat. Termasuk juga akan berupaya berkoordinasi dengan Pemda Bone.
"Pemda Bone tidak bisa dibiarkan memikirkan sendiri rakyatnya. APBD Bone sangat sedikit. Tidak akan cukup menangani semua persoalan masyarakat Bone," ujarnya.
Menurut Andi Mariattang, dampak buruknya infrastruktur jalan dan jembatan membuat masyarakat semakin menderita. Jauh dari akses pelayanan dasar. Celakanya, warga diwajibkan harus melahirkan di fasilitas kesehatan. Aturan ini bagus dan harus demikian. Sayangnya, negara tidak mempertimbangkan kondisi lapangan.
"Bagaimana mungkin mereka dipaksa ke rumah sakit atau puskesmas, sementara jalananannya untuk menuju ke sana rusak parah. Orang bisa melahirkan di jalan. Belum lagi memang tidak ada kendaraan umum tersedia," tambahnya.
Sebaiknya program tersebut terintegrasi. Jika warga diwajibkan bersalin di puskesmas, maka pemerintah harus menyiapkan fasilitas ke sana atau setidaknya memfasilitasi warga untuk ke sana.
