RAKYATKU.COM, MAKASSAR – Pemkot Makassar mematangkan pengembangan ekosistem digital pemerintahan yang terintegrasi untuk memperkuat kualitas pelayanan publik, tata kelola data, serta keamanan informasi di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly dalam Rapat Koordinasi Ekosistem Digital Pemerintah Kota Makassar di Ruang Rapat Sekda Makassar, Selasa (18/11).
Sekda Makassar Andi Zulkifly menegaskan transformasi digital Pemkot Makassar tidak boleh lagi hanya berorientasi pada pengembangan aplikasi secara parsial. Ke depan, seluruh sistem digital yang digunakan setiap OPD harus terhubung dalam satu ekosistem yang terintegrasi.
Baca Juga : Sekda Makassar : Seluruh rangkaian HUT Kota Makassar 2026 untuk Perkuat Kolaborasi
Menurutnya, Lontara+ yang selama ini dikenal sebagai aplikasi pelayanan publik perlu dikembangkan dengan cakupan dan fungsi yang lebih luas sehingga menjadi bagian utama dari ekosistem digital pemerintahan.
"Kita akan mengubah Lontara+ ini bukan hanya menjadi sebuah aplikasi lagi, tetapi lebih besar dari itu, yaitu menjadi sebuah ekosistem digital. Seluruh SKPD dan pemerintah kota harus menjalankan digitalisasi dalam satu naungan," tegas Andi Zulkifly.
Untuk mendukung rencana tersebut, sambung Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar ini, pihaknya akan mengkaji pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang secara khusus menangani pengelolaan ekosistem digital pemerintahan.
Baca Juga : Sekda Andi Zulkifly Matangkan Persiapan HUT Korpri 2026
Ia meminta Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Bagian Hukum berkolaborasi menyusun konsep kelembagaan, tugas, fungsi, dan dasar hukum pembentukan UPT tersebut.
Menurutnya, keberadaan UPT harus memiliki kewenangan yang jelas agar dapat mengoordinasikan seluruh kebutuhan digitalisasi di setiap perangkat daerah, termasuk pengembangan aplikasi, integrasi sistem, dan pengamanan data.
"Ini harus dibuatkan tim. Jangan berjalan sendiri-sendiri karena pembentukan UPT membutuhkan kajian organisasi, pembagian tugas dan fungsi, serta payung hukum yang jelas. UPT ini nantinya harus memiliki kewenangan untuk menyentuh seluruh SKPD dalam hal digitalisasi dan pengamanan data," ujarnya.
Baca Juga : Wali Kota Appi Lepas Kontingen ke Porprov XVIII, Terjunkan 824 Atlet di 45 Cabor
Andi Zulkifly juga menekankan pentingnya aspek keamanan informasi dalam transformasi digital. Menurutnya, semakin luas pemanfaatan teknologi dalam pelayanan pemerintahan, semakin besar pula tanggung jawab pemerintah dalam melindungi data masyarakat.
Mantan Camat Ujung Pandang ini mengingatkan agar pengelolaan data, terutama yang berkaitan dengan informasi perpajakan dan data pribadi masyarakat, tidak menimbulkan celah kebocoran maupun penyalahgunaan informasi.
Karena itu, ia meminta agar kebutuhan penerapan standar keamanan informasi, termasuk sertifikasi ISO 27001, turut dikaji sebagai bagian dari penguatan tata kelola keamanan data pemerintah daerah.
Baca Juga : Sekda Makassar Pimpin Rapat Finalisasi Persiapan HUT ke-419
"Yang harus kita pikirkan bukan hanya operasional dan pelaksanaan aplikasinya, tetapi juga pengamanannya. Jangan sampai data masyarakat, termasuk data perpajakan, mengalami kebocoran. Ini bisa menimbulkan persoalan hukum bagi pemerintah," jelasnya.
Selain kelembagaan dan keamanan informasi, Sekda juga meminta seluruh OPD melakukan inventarisasi terhadap aplikasi yang telah berjalan maupun kebutuhan pengembangan sistem digital pada tahun anggaran mendatang.
Setiap perangkat daerah diminta menyampaikan rencana pengembangan aplikasi, penambahan fitur, maupun pembaruan sistem kepada Diskominfo agar seluruh program digitalisasi dapat dikoordinasikan secara terpusat.
Baca Juga : Sekda Makassar Andi Zulkifly Dorong Penguatan Spiritual untuk Bangun Birokrasi Berintegritas
Ia mengingatkan agar tidak ada lagi OPD yang mengembangkan aplikasi secara sendiri-sendiri tanpa koordinasi dengan Diskominfo.
"Kalau kita bicara proses digitalisasi, semuanya harus dikoordinasikan melalui Diskominfo. Identifikasi seluruh kebutuhan aplikasi, apa yang ingin dibuat dan fitur apa yang perlu diperbarui, kemudian dilaporkan. Jangan ada lagi yang membuat sistem sendiri-sendiri tanpa koordinasi," tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Andi Zulkifly turut menyoroti pentingnya integrasi data antarlembaga dan perangkat daerah. Ia mengakui, penerapan kebijakan Satu Data masih menghadapi tantangan karena sejumlah sistem dan aplikasi belum saling terhubung.
Baca Juga : Sekda Makassar Andi Zulkifly Dorong Penguatan Spiritual untuk Bangun Birokrasi Berintegritas
Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi Pemkot Makassar untuk tidak membangun tata kelola data yang terintegrasi di tingkat daerah.
"Memang selama ini kita menghadapi kendala dalam penerapan Satu Data karena masing-masing instansi memiliki sistem sendiri dan belum semuanya terhubung. Tetapi kita harus memberikan contoh. Pemerintah Kota Makassar harus mulai membangun sistem yang saling terkoneksi," katanya.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah optimalisasi fitur pelayanan dan pengaduan masyarakat dalam Lontara+.
Baca Juga : Sekda Makassar Andi Zulkifly Dorong Penguatan Spiritual untuk Bangun Birokrasi Berintegritas
Andi Zulkifly meminta agar pemerintah membedakan secara jelas antara layanan publik dan kanal pengaduan. Menurutnya, keduanya memiliki karakteristik, mekanisme, serta standar penanganan yang berbeda sehingga tidak boleh dicampuradukkan.
Ia mencontohkan permohonan penebangan pohon yang semestinya dikategorikan sebagai layanan publik karena memiliki persyaratan dan prosedur tertentu, mulai dari pengajuan surat hingga kejelasan lokasi.
Sementara itu, pengaduan merupakan laporan masyarakat terhadap persoalan atau kondisi yang membutuhkan penanganan pemerintah, seperti saluran drainase tersumbat atau fasilitas umum yang mengalami kerusakan.
Baca Juga : Sekda Makassar Andi Zulkifly Dorong Penguatan Spiritual untuk Bangun Birokrasi Berintegritas
"Harus dipandu dengan baik mana yang disebut pengaduan dan mana yang merupakan pelayanan. Kalau masyarakat ingin mengajukan permohonan penebangan pohon, itu masuk kategori pelayanan karena ada standar dan persyaratan yang harus dipenuhi. Sedangkan pengaduan adalah laporan, kritik, saran, atau keluhan masyarakat terhadap suatu persoalan," paparnya.
Melalui koordinasi tersebut, Andi Zul--sapaan akrabnya-- berharap pengembangan Lontara+ dan pembentukan ekosistem digital dapat menjadi fondasi transformasi birokrasi yang lebih terintegrasi.
"Harapannya kita penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, integrasi data, pembenahan standar pelayanan, serta perlindungan informasi menjadi sejumlah aspek yang akan diprioritaskan agar digitalisasi pemerintahan tidak hanya menghasilkan banyak aplikasi, tetapi juga menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, aman, dan mudah diakses masyarakat," jelasnya.
