Jumat, 13 November 2026 23:18
Penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyerahkan dua tersangka beserta barang bukti perkara dugaan tindak pidana perbankan syariah di PT BPRS Khasanah Ummat kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Banyumas, Jawa Tengah
Editor : Lisa Emilda

RAKYATKU.COM, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menuntaskan proses penyidikan perkara dugaan tindak pidana perbankan syariah yang terjadi di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Khasanah Ummat, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Penuntasan perkara ini ditandai dengan penyerahan dua orang tersangka beserta seluruh barang bukti (Tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Banyumas pada Kamis, 12 November 2026.

 

Langkah tegas ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan OJK dalam memperkuat penegakan hukum di sektor jasa keuangan. Melalui tindakan ini, OJK berkomitmen untuk terus menjaga integritas industri perbankan nasional sekaligus memberikan pelindungan maksimal bagi kepentingan masyarakat serta nasabah perbankan.

Kedua tersangka yang dilimpahkan ke pihak kejaksaan tersebut masing-masing berinisial TR, yang menjabat sebagai Direktur Utama PT BPRS Khasanah Ummat, serta AHK selaku pihak terafiliasi yang bertindak sebagai konsultan bisnis pada BPRS tersebut. Pelimpahan Tahap II ini dilakukan setelah penyidik OJK menyerahkan berkas perkara (Tahap I) kepada JPU dan menerima pemberitahuan resmi bahwa berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P-21 pada 11 November 2026.

Baca Juga : Pemkab Takalar Sambut Baik Sinergi EKI dan KNMP untuk Dongkrak Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

Berdasarkan hasil penyidikan yang mendalam, kedua tersangka diduga kuat terlibat dalam praktik penyimpangan penyaluran pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan maupun tujuan pemberian pembiayaan yang berlaku. Dugaan tindak pidana perbankan syariah ini berlangsung dalam rentang waktu Mei 2018 hingga September 2021. Dalam periode tersebut, penyimpangan tercatat melibatkan sebanyak 21 fasilitas pembiayaan yang disalurkan kepada 20 nasabah, dengan total potensi kerugian yang ditaksir mencapai sekitar Rp1,72 miliar.

 

Pengungkapan serta penanganan perkara ini berawal dari rangkaian fungsi pengawasan ketat yang dijalankan oleh OJK. Proses tersebut mencakup tahapan pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, penyelidikan, hingga akhirnya ditingkatkan ke tahap penyidikan atas temuan indikasi tindak pidana di sektor perbankan syariah.

Atas perbuatannya, penyidik OJK menjerat tersangka TR dengan sangkaan melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), atau Pasal 63 ayat (4) huruf b dalam perubahan undang-undang tersebut, dengan memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.

Baca Juga : OJK Sulsel Sulbar Perkuat Inklusi Keuangan Nelayan Takalar Lewat Sinergi Program EKI dan KNMP

Sementara itu, terhadap tersangka AHK, penyidik OJK menyangkakan pelanggaran terhadap Pasal 64 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, atau Pasal 63 ayat (2) dalam regulasi perubahan tersebut.

Ke depan, OJK menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi bersama aparat penegak hukum lainnya, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Republik Indonesia. Kolaborasi lintas lembaga ini menjadi kunci untuk memastikan setiap penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan berjalan secara profesional, tegas, transparan, dan konsisten, demi memperkuat kepercayaan publik terhadap stabilitas sistem keuangan nasional.