RAKYATKU.COM, SIDRAP– Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (OJK Sulsel Sulbar) bergerak taktis memperluas penetrasi keuangan formal di daerah. OJK memimpin aliansi strategis antarlembaga untuk menggelar audiensi khusus dengan Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), H. Syaharuddin Alrif, di Kantor Bupati Sidrap pada Selasa (7/7/2026).
Langkah koordinatif ini ditujukan untuk mengakselerasi roda perekonomian wilayah melalui penyediaan ekosistem jasa keuangan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Pertemuan lintas instansi ini turut melibatkan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulsel, Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) III Sulampua, serta jajaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).
Optimalisasi TPAKD dan Evaluasi Penyaluran KUR
Baca Juga : Perkuat Benteng Finansial Warga, OJK Sulsel Sulbar dan DPR RI Gelar Edukasi Keuangan di Barru
Fokus utama dalam pembahasan strategis ini bertumpu pada evaluasi berkala penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta optimalisasi kinerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Langkah ini dinilai krusial untuk memperlebar akses permodalan bagi pelaku UMKM serta sektor-sektor produktif yang menjadi jangkar ekonomi Sidrap.
Kepala OJK Sulsel Sulbar, Moch. Muchlasin, menegaskan bahwa integrasi visi antara regulator, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah merupakan variabel penentu dalam membangun daya saing ekonomi lokal.
"Melalui penguatan instrumen TPAKD, OJK konsisten menggenjot angka literasi dan inklusi keuangan. Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan kepastian akses pembiayaan produktif yang legal, aman, serta relevan dengan peta kebutuhan usaha mereka," urai Muchlasin dalam keterangannya.
Baca Juga : Sasar Wilayah Pesisir, OJK Sulsel Sulbar Perkuat Literasi Keuangan Nelayan Sinjai
Hilirisasi Permodalan pada Sektor Unggulan Daerah
Menanggapi inisiatif tersebut, Bupati Sidrap, H. Syaharuddin Alrif, memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen bersama para regulator keuangan tersebut. Ia menggarisbawahi bahwa intervensi modal kerja berupa KUR dan program TPAKD harus diarahkan secara presisi untuk memperkuat dua sektor komoditas utama penyangga wilayah Sidrap, yakni sektor industri perberasan dan peternakan telur.
Syaharuddin berharap lewat pembiayaan formal yang ramah bagi pelaku usaha, kapasitas produksi sektor unggulan ini dapat terdongkrak signifikan.
Baca Juga : Sasar Wilayah Pesisir, OJK Sulsel Sulbar Perkuat Literasi Keuangan Nelayan Sinjai
"Kolaborasi erat antara Pemkab, OJK, DJPb, LPS, dan sektor perbankan diharapkan mampu memutus mata rantai pembiayaan informal. Ini adalah modal vital untuk menaikkan kelas UMKM kita, memperluas lapangan kerja baru, serta mengunci pertumbuhan ekonomi yang inklusif demi kesejahteraan masyarakat Sidrap," tegas Syaharuddin.
Melalui konsolidasi ini, seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk terus mengawal implementasi kebijakan keuangan di daerah. Langkah nyata ini diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas moneter regional, tetapi juga mempercepat transformasi Sidrap menjadi lumbung pangan yang tangguh dan mandiri.
