RAKYATKU.COM, PAREPARE – Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi resmi memperkuat sistem pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Kota Parepare. Langkah taktis ini diambil sebagai bagian dari komitmen bersama untuk memastikan distribusi energi bersubsidi dapat berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak.
Dalam pelaksanaannya, penguatan pengawasan ini berfokus pada pemeriksaan berlapis sebelum transaksi pengisian BBM dilakukan. Operator SPBU akan melakukan pencocokan ketat antara kesesuaian QR Code Subsidi Tepat, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), serta nomor polisi fisik kendaraan yang mengantre.
Sinergi Hiswana Migas untuk Tekan Antrean dan Praktik Ilegal
Baca Juga : Jamin Pasokan Biosolar Aman di Parepare, Pertamina Evaluasi Ketat Pelayanan Operator SPBU
Langkah memperketat verifikasi di lapangan ini merupakan hasil koordinasi intensif antara pengelola SPBU di bawah naungan Hiswana Migas. Upaya kolektif ini sengaja dirancang untuk mempersempit ruang gerak oknum yang kerap melakukan penyalahgunaan fasilitas subsidi, sekaligus memulihkan ketertiban dalam proses pelayanan konsumen.
Selain menekan potensi kebocoran distribusi, optimalisasi pengawasan ini diproyeksikan mampu mengurai persoalan klasik berupa penumpukan dan antrean panjang kendaraan yang kerap terjadi pada jam-jam tertentu di sejumlah SPBU strategis Kota Parepare.
Area Manager Communication, Relation, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, menyampaikan apresiasi tertingginya terhadap sinergi yang terbangun kuat di antara seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).
“Pengawasan yang dilakukan secara bersama-sama menjadi bagian penting dalam menjaga agar penyaluran BBM subsidi berlangsung sesuai ketentuan. Pertamina terus berkoordinasi dengan Hiswana Migas, pengelola SPBU, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum untuk memperkuat pengawasan sehingga energi bersubsidi dapat diterima oleh masyarakat yang memang berhak,” ujar Lilik.
Monitoring Digital dan Ketegasan Pembinaan Lembaga Penyalur
Guna menjaga konsistensi kebijakan ini, Pertamina tidak hanya mengandalkan pengawasan fisik, melainkan memaksimalkan ekosistem digital melalui sistem Subsidi Tepat. Evaluasi operasional terhadap performa SPBU secara berkala terus dilakukan, dibarengi dengan pembinaan tegas kepada lembaga penyalur agar seluruh aktivitas pelayanan tidak keluar dari koridor regulasi yang berlaku.
Baca Juga : Pertamina Tambah Penyaluran Biosolar di Makassar hingga 15 Persen
Di sisi lain, Pertamina turut mengetuk kesadaran publik untuk ikut mengawal jalannya distribusi energi ini. Masyarakat diimbau untuk menggunakan BBM sesuai peruntukannya dan tidak memanipulasi fasilitas subsidi milik negara.
"Apabila masyarakat menemukan dugaan pelanggaran, penyalahgunaan QR Code, maupun praktik yang tidak sesuai ketentuan dalam penyaluran BBM subsidi, laporan dapat disampaikan melalui Pertamina Contact Center (PCC) 135 yang siap melayani selama 24 jam," tambah Lilik.
Melalui integrasi pengawasan vertikal yang melibatkan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi berkomitmen menjaga keandalan pasokan nasional sekaligus melindungi hak-hak konsumen kelas bawah yang menjadi sasaran utama subsidi energi
