RAKYATKU.COM, MAKASSAR – Akselerasi jaring pengaman sosial ekonomi bagi segmen pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) di Kota Makassar memasuki babak baru. Pemerintah Kota Makassar mempertegas komitmennya dalam memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui peluncuran program jajaran prioritas bertajuk "Makassar Berjasa" (Makassar Berbagi Jaminan Sosial).
Sinergi masif ini diresmikan langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, di Lapangan Karebosi, Jumat (19/6). Penguatan fondasi perlindungan ini ditandai dengan pembentukan wadah Kantor Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (PERISAI) di 15 kecamatan, yang diperkuat oleh intervensi 1.005 agen PERISAI hingga ke tingkat Rukun Warga (RW).
Langkah taktis ini menjadi sangat krusial mengingat data per Mei 2026 mencatat capaian Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Kota Makassar baru menyentuh angka 54,3 persen, atau menjangkau 296.265 pekerja terlindungi. Angka tersebut sudah mencakup 81 ribu pekerja rentan yang iuran bulanannya disubsidi penuh oleh APBD Pemkot Makassar.
Baca Juga : Pemkot Makassar Alokasikan Rp27,2 Miliar untuk Lindungi 81 Ribu Pekerja Rentan dan 45 Ribu Peserta JHT
Agen Perisai: Solusi Literasi dan Perlindungan Berbasis Komunitas
Tantangan terbesar dalam perluasan kepesertaan pekerja sektor mandiri selama ini bertumpu pada minimnya literasi kanal pendaftaran dan pemahaman esensi proteksi. Keberadaan 1.005 agen PERISAI ini ditugaskan khusus sebagai garda terdepan untuk memotong sekat birokrasi tersebut melalui edukasi personal, fasilitasi pendaftaran, hingga manajemen pembayaran iuran.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan bahwa intervensi jaminan sosial ini merupakan instrumen mendasar untuk menjaga resiliensi keuangan keluarga rentan dari guncangan sosial ekonomi yang tiba-tiba.
Baca Juga : Resmi Diluncurkan, Perisai Keagenan Jadi Senjata Baru Pemkot Makassar Lindungi Pekerja Rentan
"Masyarakat Makassar ini tidak boleh langsung tiba-tiba miskin mendadak ketika keluarga atau kepala keluarganya meninggal atau tidak ada. Sehingga jaminan terhadap keamanan sosial masyarakat ini bisa dijaga dengan baik," tegas Munafri.
Lebih lanjut, Munafri menggarisbawahi bahwa program "Makassar Berjasa" ini menyasar warga berkemampuan finansial namun belum terliterasi dengan baik mengenai prosedur kepesertaan.
"Kita hadir sebagai pemerintah untuk memastikan ini semua bisa berjalan. Jaminan sosial ini menjadi dasar dari segalanya. Tidak bisa semua berjalan dengan lancar dan baik kalau jaminan sosialnya tidak terjamin," tambah Wali Kota.
Baca Juga : Pemkot Makassar Akhirnya Lantik 47 Kepala Puskesmas Definitif
Kiblat Inovasi Nasional dan Penguatan Pilar 3C
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, memberikan apresiasi tertinggi atas hadirnya wadah PERISAI di seluruh kecamatan Makassar. Kebijakan ini dinilai selaras dengan mandat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 sekaligus menguatkan arah strategis BPJS Ketenagakerjaan dalam aspek Coverage, Care, dan Credibility (3C) guna mewujudkan seamless protection.
Saiful bahkan menegaskan bahwa model kolaborasi taktis berbasis RW yang dirancang Pemkot Makassar berpotensi besar diangkat menjadi percontohan kebijakan publik di skala nasional.
Baca Juga : Pimpinan dan Legislator PPP Silaturahmi ke Wali Kota Makassar
"Ini akan menjadi contoh dan kami akan gaungkan terus secara nasional untuk juga mengajak para pimpinan daerah yang lainnya memikirkan hal-hal sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Wali Kota tadi," ujar Saiful Hidayat.
Ia juga menitipkan pesan penting bagi seluruh penggerak PERISAI untuk mengedepankan nilai profesionalisme tinggi demi menjaga kredibilitas instrumen jaring pengaman negara. "Satu pesan yang paling penting, yaitu jaga kepercayaan peserta. Jalankan tugas dengan integritas," tekannya.
Ekspansi Sektor Ritel dan Pedagang Pasar
Baca Juga : Appi Resmikan Pete-pete Laut, Layani Warga Kepulauan Secara Gratis
Tak sekadar peluncuran seremonial, komitmen perluasan perlindungan langsung diimplementasikan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Wadah PERISAI Mulia Berjasa dari 15 kecamatan.
Lebih spesifik, skema perlindungan juga merambah sektor ekosistem pasar melalui jalinan kerja sama antara Perumda Pasar Makassar Raya dengan Wadah PERISAI Mulia Berjasa Kecamatan Tamalanrea. Langkah inklusif ini ditargetkan mampu mengamankan perlindungan bagi ratusan pedagang pasar konvensional hingga pedagang kaki lima (PKL) yang memiliki risiko kerja tinggi di lapangan.
Melalui integrasi program yang terstruktur ini, Makassar diproyeksikan mampu menjadi salah satu kota metropolitan tercepat di Kawasan Timur Indonesia dalam merealisasikan target mutlak Universal Coverage Jamsostek yang inklusif dan berkelanjutan.
