RAKYATKU.COM, MAKASSAR – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan resmi merilis kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) regional Sulawesi Selatan periode tahun anggaran 2026 posisi hingga 31 Mei 2026. Di tengah fluktuasi ekonomi global, fiskal nasional terbukti tetap andal menjadi instrumen krusial dalam menopang aktivitas ekonomi, memacu keberlanjutan pembangunan, serta menjaga optimisme kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.
Dalam konferensi pers yang diselenggarakan pada Jumat (19/6) di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, dilaporkan bahwa realisasi Belanja Negara di Sulawesi Selatan telah menembus angka Rp20,73 triliun. Angka ini mencerminkan pertumbuhan sebesar 8,32% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, sekaligus merepresentasikan 40,31% dari total pagu anggaran yang dialokasikan.
Penyampaian performa APBN ini dipaparkan langsung oleh jajaran pimpinan Kemenkeu Sulsel, di antaranya Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb Sulsel Angkaswantoro, Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Sulbagsel Alimuddin Lisaw, Kepala Bidang KIHI Kanwil DJKN Sulseltrabar Nandang Supriyadi, serta Kepala Seksi Dukungan Khusus Komputer Kanwil DJP Sulselbartra Muh. Ikhsan.
Menakar Kinerja Pendapatan Negara: Perpajakan dan PNBP
Hingga akhir Mei 2026, kantong pendapatan negara di regional Sulawesi Selatan tercatat berhasil menghimpun dana sebesar Rp6,03 triliun atau setara dengan 32,77% dari target fiskal.
Sektor Perpajakan: Realisasi penerimaan perpajakan menyentuh angka Rp4,23 triliun (29,43% dari target Rp14,37 triliun). Penerimaan ini dikontribusi kuat oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM sebesar Rp2,22 triliun, Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp2,09 triliun, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) senilai Rp22,77 miliar.
Kepabeanan dan Cukai: Mengumpulkan pundi-pundi sebesar Rp111,27 miliar (29,80% dari target Rp373,43 miIiar). Realisasi ini terdiri atas Bea Masuk Rp68,05 miliar, Cukai Rp26,22 miliar, dan Bea Keluar Rp17,00 miIiar.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Sektor non-pajak berkinerja impresif dengan realisasi Rp1,69 triliun atau mencapai 46,18% dari target Rp3,66 triliun. PNBP Badan Layanan Umum (BLU) menjadi tulang punggung utama dengan sumbangsih Rp1,09 triliun.
Distribusi Belanja Pemerintah Pusat dan Dorongan Proyek Infrastruktur
Alokasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di Sulawesi Selatan telah terealisasi senilai Rp8,66 triliun (35,11% dari pagu Rp24,65 triliun). Dana ini didistribusikan secara taktis ke beberapa sektor utama:
Belanja Pegawai (Rp5,10 Triliun): Digunakan untuk menjamin kesejahteraan dan pembayaran gaji serta tunjangan bagi aparatur negara, mencakup 50 ribu personel TNI/Polri, 14 ribu dosen dan guru, 35 ribu PNS, serta 9 ribu PPPK.
Belanja Barang (Rp2,42 Triliun): Dialokasikan untuk mendukung operasional, tugas pokok, fungsi, dan layanan perkantoran pada 754 satuan kerja (satker) di bawah 50 kementerian/lembaga yang tersebar di wilayah Sulsel.
Belanja Modal (Rp1,12 Triliun): Direalisasikan untuk mendanai sejumlah proyek infrastruktur strategis nasional di daerah, seperti preservasi Jalan dan Jembatan Watampone-Pompanua-Tarumpakae; preservasi Jalan dan Jembatan Batas Kota Makassar-Maros, Batas Kabupaten Pangkep, dan Maros-Batas Kabupaten Bone; hingga pembangunan fasilitas Terminal Tipe A Songka Palopo.
Belanja Bantuan Sosial (Rp10,87 Miliar): Dikucurkan secara inklusif dalam bentuk asistensi rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan, penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, serta penanganan korban penyalahgunaan Napza dan ODHIV.
Transfer ke Daerah (TKD) Perkuat Kemandirian Kabupaten/Kota
Komitmen pemerintah pusat dalam mendukung desentralisasi fiskal teandalkan lewat realisasi Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai Rp12,07 triliun atau 45,10% dari pagu Rp26,77 triliun. Penyaluran TKD ini berjalan merata dan tidak menumpuk di satu wilayah tertentu saja.
Dana Alokasi Umum (DAU) mendominasi komponen TKD dengan angka realisasi mencapai Rp8,72 triliun, yang dimanfaatkan langsung untuk sektor krusial pendidikan, kesehatan, pendanaan kelurahan, serta pembayaran gaji PPPK daerah. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik terserap Rp2,81 triliun untuk operasional BOS Pendidikan, BOK Puskesmas, serta Tunjangan Profesi Guru. Untuk Dana Desa, anggaran telah tersalurkan sebesar Rp413,22 miliar untuk mendukung ketahanan pangan lokal, Koperasi Merah Putih, program penanganan stunting, hingga Program Kampung Iklim (PROKLIM).
Dampak Riil Program Strategis bagi Kesejahteraan Masyarakat
Pemerintah menekankan bahwa APBN 2026 didesain agar langsung menyentuh pemenuhan gizi, ekonomi mikro, dan ketahanan pangan di akar rumput Sulsel. Beberapa capaian program berdampak langsung per 31 Mei 2026 meliputi:
Program Makan Bergizi Gratis: Telah menyasar 1.921.151 penerima manfaat melalui operasional 863 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 24 kabupaten/kota se-Sulsel.
Sektor Pendidikan & Ekonomi Mikro: Realisasi 16 Sekolah Rakyat yang mendidik 1.750 siswa, berjalan paralel dengan rencana pembangunan 9 Sekolah Rakyat baru dengan serapan dana awal Rp822,35 miliar. Di sektor koperasi, penguatan Koperasi Merah Putih mencatatkan volume 28.632 transaksi.
Ketahanan Pangan: Sektor pertanian Sulsel berhasil menggenjot produksi padi hingga mencapai 5.399.174 ton di atas lahan sawah seluas 1.038.231 hektar.
Injeksi Modal Usaha (KUR): Kredit Usaha Rakyat (KUR) sukses tersalurkan sebesar Rp7,78 triliun kepada 110.400 debitur (mayoritas terkonsentrasi di Kota Makassar pada sektor pertanian dan perdagangan) dengan topangan subsidi bunga APBN sebesar Rp683,23 miliar.
Fasilitas Rumah Murah (FLPP): Penyaluran FLPP sukses merealisasikan pembiayaan 5.292 unit rumah senilai Rp689,80 miIiar untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Melalui kinerja integratif ini, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan optimistis bahwa sinergi belanja negara dan pembiayaan sektor produktif yang kuat akan terus menjadi fondasi kokoh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Sulsel yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan hingga akhir tahun anggaran.
