RAKYATKU.COM, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara strategis terus memosisikan sektor jasa keuangan sebagai motor penggerak utama (accelerator) pertumbuhan ekonomi domestik. Melalui pendekatan pembiayaan yang lebih inklusif, produktif, dan tepat sasaran, OJK berfokus pada optimalisasi sektor unggulan yang berbasis pada potensi lokal di berbagai wilayah Indonesia.
Langkah besar ini ditegaskan kembali dalam perhelatan Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) 2026 yang mengusung tema ‘Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Sinergi Kebijakan Lintas Sektor’. Agenda yang berlangsung di Balai Kartini pada Senin (25/5/2026) ini menjadi wadah konsolidasi tingkat tinggi yang mempertemukan regulator keuangan, kementerian teknis, parlemen, hingga jajaran kepala daerah.
Membangun Kekuatan Nasional dari Akar Rumput
Baca Juga : OJK dan TP-PKK Sinergikan Langkah Cetak Perempuan Berdaya Finansial
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam pidato pembukaannya menggarisbawahi bahwa di tengah dinamisnya tantangan dan ketidakpastian global, ketangguhan ekonomi Indonesia justru terletak pada kekuatan ekonomi daerahnya. Sinergi lintas sektoral menjadi harga mati untuk menyokong kesejahteraan nasional.
“Mari kita cintai Indonesia dengan bersama-sama, bersinergi, berkolaborasi mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah yang nantinya kita harapkan akan menyokong pertumbuhan ekonomi nasional supaya Indonesia ke depan semakin maju dan semakin sejahtera,” urai Friderica.
Sejak diinisiasi pada tahun 2024, Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) besutan OJK kini telah berhasil diimplementasikan di 40 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Program ini secara konsisten membangun ekosistem hulu-ke-hilir, dengan fokus utama pada klaster agrikultur dan ekonomi kreatif (ekraf).
Baca Juga : OJK Panggil PT Toyota Astra Financial Services Terkait Dugaan Kekerasan Penagihan di Serang
Peta Sektoral Program PED: Dari Komoditas Kopi hingga Konten Kreatif
Dalam pelaksanaannya, OJK bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) memetakan komoditas dan sektor riil spesifik untuk dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi bernilai tinggi:
Sumatera Selatan (Ekosistem Kopi): Berfokus penuh pada penguatan rantai pasok kopi dari hulu hingga hilir. Indonesia sendiri mencatat produksi kopi sebesar 832,7 ribu ton pada 2025 dan berpotensi didorong hingga 1,2 juta ton per tahun lewat industri olahan bernuansa lokal dengan proyeksi valuasi mencapai Rp129 triliun.
Baca Juga : Satgas PASTI Gulung Praktik Penghimpunan Dana Ilegal Koperasi BLN
Jawa Timur (Ekosistem Susu Sapi Perah): Ditargetkan menjadi penopang utama rantai nilai pangan nasional. Dengan nilai ekonomi potensial sebesar Rp49,5 triliun, intervensi difokuskan pada pemanfaatan adopsi teknologi serta perluasan akses pembiayaan yang nantinya siap direplikasi ke daerah sentra susu lainnya.
Jawa Tengah (Ketahanan Pangan): Menargetkan penguatan komoditas pangan strategis, yakni padi, jagung, dan rajungan, yang memegang potensi nilai ekonomi luar biasa hingga mencapai Rp1.684 triliun.
DKI Jakarta (Ekonomi Kreatif): Diarahkan untuk menggenjot industri perfilman dan produksi konten kreatif, dengan estimasi potensi ekonomi raksasa senilai Rp2.130 triliun pada tahun 2029 mendatang.
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Hernawan Bekti Sasongko, menambahkan bahwa keberlanjutan ekosistem PED ini minimal wajib melibatkan kontribusi dari tiga jenis Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang berbeda, disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan permodalan di tiap-tiap klaster daerah.
Dukungan Penuh dari Pemerintah Pusat, Parlemen, dan Daerah
Apresiasi tinggi dan dukungan serupa turut disuarakan oleh para pejabat negara yang hadir dalam konferensi ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pemerintah pusat terus memacu instrumen penunjang seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), hilirisasi industri, serta digitalisasi ekonomi guna mempersiapkan SDM daerah yang andal.
Baca Juga : Pertamina Dorong Ekonomi Kreatif Pesisir, Rumah Anak Pesisir Bitung Disiapkan Jadi Inkubator Wirausaha Baru
Di sisi legislatif, Ketua Komisi XI DPR RI, Mokhamad Misbakhun, memuji langkah OJK dalam mengonsolidasikan tugas sektor keuangan bersama pemda. Menurutnya, optimalisasi TPAKD menjadi kunci utama agar pembiayaan yang disalurkan dapat langsung menyentuh sektor UMKM, memperkuat daya beli, dan mendongkrak PDB nasional.
Menutup pandangan strategis, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menekankan bahwa tolak ukur keberhasilan ekonomi daerah bukan semata-mata diukur dari besarnya postur anggaran.
"Ekonomi daerah yang kuat bukan hanya memiliki anggaran daerah yang besar tetapi bagaimana daerah mampu mengubah anggaran menjadi layanan, layanan menjadi produktivitas dan produktivitas menjadi kesejahteraan. Pertumbuhan dimulai ketika kebijakan pusat dan daerah bergerak bersama dan manfaatnya dirasakan sampai rumah tangga," pungkas Juda.
Baca Juga : Pertamina Dorong Ekonomi Kreatif Pesisir, Rumah Anak Pesisir Bitung Disiapkan Jadi Inkubator Wirausaha Baru
Ke depan, OJK berkomitmen untuk terus memperluas ekspansi jangkauan Program PED ke berbagai wilayah baru di Indonesia, termasuk menjajaki potensi besar pada sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru nasional.
