RAKYATKU.COM, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan bersama industri perbankan nasional mempertegas komitmen dalam mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon melalui penguatan manajemen risiko iklim, peningkatan ketahanan sektor perbankan, serta perluasan kolaborasi internasional dalam pembiayaan berkelanjutan.
Komitmen tersebut disampaikan dalam forum The 2nd Indonesia Climate Banking Forum (ICBF): Climate Risk Management and Banking Resilience to Support Climate Finance Investment yang digelar di Jakarta, Kamis. Forum ini menjadi kelanjutan dari penyelenggaraan perdana pada 2024 yang menandai peluncuran Climate Risk Management & Scenario Analysis (CRMS) sebagai fondasi awal pengelolaan risiko perubahan iklim secara lebih terstruktur dan komprehensif di sektor perbankan.
Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan bahwa transformasi sistem keuangan nasional agar selaras dengan agenda iklim merupakan bagian integral dari komitmen otoritas dan sektor jasa keuangan dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional.
Baca Juga : Perkuat Talenta DigitaL, OJK dan BI Inisiasi Pusat Inovasi Digital Indonesia
Menurut Friderica, dukungan kuat dari Pemerintah Britania Raya melalui Kedutaan Besar Inggris menjadi katalis penting dalam pembentukan Kelompok Kerja Pembiayaan Iklim bersama OJK. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat inovasi pembiayaan transisi sekaligus memperdalam kemitraan strategis antara Indonesia dan Inggris, sebagaimana telah ditegaskan kembali oleh Prabowo Subianto.
“OJK memandang manajemen risiko iklim sebagai komponen strategis dalam arsitektur pengawasan. Ini menjadi jembatan untuk menerjemahkan kebijakan transisi nasional dan sinyal global ke dalam tata kelola sektor keuangan, manajemen risiko, serta alokasi pembiayaan,” ujar Friderica.
Dalam kesempatan tersebut, OJK bersama Pemerintah Inggris secara resmi meluncurkan Indonesia–UK Strategic Partnership Working Group on Climate Financing. Kelompok kerja ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan kemitraan strategis antara Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada Januari lalu.
Peresmian dilakukan oleh UK Minister for the Indo-Pacific Seema Malhotra, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey, Friderica Widyasari Dewi, serta Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae.
Ketahanan Permodalan Perbankan Tetap Kuat
Dian Ediana Rae menegaskan bahwa sektor perbankan nasional masih memiliki ketahanan permodalan yang memadai untuk menyerap tekanan risiko terkait iklim, terutama dalam skenario transisi yang dikelola dengan baik. Hal tersebut tercermin dari rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) yang tetap berada di atas ketentuan regulasi.
Baca Juga : OJK, BPS, dan LPS Pantau Langsung SNLIK 2026 di Sulsel, Pastikan Data Literasi Keuangan Akurat
Temuan ini menunjukkan bahwa perbankan Indonesia tidak hanya tangguh dalam menghadapi risiko iklim, tetapi juga berada dalam posisi strategis untuk mendukung pembiayaan transisi menuju ekonomi rendah karbon.
“Sistem keuangan yang tangguh merupakan fondasi utama untuk memastikan stabilitas jangka panjang, pertumbuhan berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat,” kata Dian.
Seema Malhotra dalam sambutannya menekankan bahwa tantangan risiko iklim membutuhkan respons kolektif lintas otoritas dan pelaku industri. Menurutnya, bank, regulator, dan investor memiliki tingkat paparan yang sama terhadap guncangan akibat perubahan iklim sehingga harus bergerak dengan arah, kecepatan, dan pemahaman yang selaras.
Baca Juga : OJK, LPS, dan BPS Gelar SNLIK 2026, Perluas Cakupan hingga Tingkat Provinsi
Ia juga menyoroti bahwa ketahanan sistem keuangan bukan hanya soal mitigasi risiko, tetapi juga tentang kemampuan menangkap peluang ekonomi hijau yang muncul dari proses transisi.
“Risiko iklim dapat diubah menjadi peluang iklim melalui kerja sama erat dan pembukaan akses pembiayaan untuk masa depan yang lebih kuat dan lebih hijau,” ujar Seema.
Rilis Dua Laporan Strategis
Baca Juga : OJK Tunjuk Friderica Widyasari dan Hasan Fawzi sebagai ADK Pengganti, Pastikan Stabilitas Kepemimpinan
Selain peluncuran kelompok kerja, OJK turut merilis dua publikasi strategis, yaitu Climate Risk and Banking Resilience Assessment (CBRA) dan Indonesia Banking Sustainability Maturity Report 2025 (SMART).
CBRA merupakan kerangka asesmen yang dikembangkan bersama Pemerintah Australia dan Prospera untuk mengukur dampak risiko iklim terhadap ketahanan sektor perbankan secara forward-looking. Kerangka ini memberikan referensi berbasis sains bagi industri dalam menyusun strategi transisi serta memperkuat resiliensi terhadap risiko iklim dalam jangka menengah dan panjang.
Sementara itu, SMART menjadi laporan yang memetakan tingkat kematangan implementasi keuangan berkelanjutan di sektor perbankan nasional. Laporan tersebut diharapkan menjadi rujukan bagi OJK dalam merumuskan arah kebijakan pengawasan agar penerapan keuangan berkelanjutan berjalan lebih terstruktur, terukur, dan selaras dengan agenda transisi nasional.
Baca Juga : OJK Tunjuk Friderica Widyasari dan Hasan Fawzi sebagai ADK Pengganti, Pastikan Stabilitas Kepemimpinan
Forum ICBF Jadi Agenda Berkala
Ke depan, Indonesia Climate Banking Forum direncanakan menjadi agenda rutin sebagai wadah koordinasi dan kolaborasi antara otoritas, kementerian, lembaga pemerintah, serta industri jasa keuangan. Forum ini diharapkan mampu memberikan arah kebijakan keberlanjutan yang lebih terukur, membangun kepercayaan pasar, serta mendorong mobilisasi pembiayaan iklim secara konsisten.
Langkah ini menegaskan posisi sektor keuangan sebagai motor penggerak dalam mendukung target pembangunan rendah karbon Indonesia, sekaligus memperkuat peran perbankan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
