RAKYATKU.COM, MAKASSAR — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar menemui Wali Kota , Munafri Arifuddin pada Kamis (22/01/2026). Kunjungan ini untuk membahas pemutakhiran data pemilih berkelanjutan serta penguatan pendidikan demokrasi bagi masyarakat menuju Pemilu 2029.
Dalam pertemuan tersebut, jajaran KPU Kota Makassar yang dipimpin oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Hambaliie.
Ia meminta sinergi dan dukungan Pemerintah Kota Makassar melalui instruksi kepada camat dan lurah agar turut menyambut pelaksanaan program tersebut di wilayah masing-masing.
Baca Juga : Appi Bahas Penguatan Kapasitas Guru di Makassar Bersama Putera Sampoerna Foundation
Selain pemutakhiran data, Hambaliie juga memaparkan program KPU Mengajar melalui program pendidikan pemilih yang selama ini masih menyasar tingkat SMA dan berada dalam kewenangan KPU Provinsi.
Menurutnya, perlu dilakukan perluasan sasaran terutama untuk generasi pemilih Pemilu 2029 yang saat ini masih berada di bangku SMP, yang berada di bawah kewenangan pemerintah kota.
“Di sisi lain, kami juga memiliki segmentasi pemilih lain seperti masyarakat di tingkat kelurahan. Karena itu, kami ingin turun langsung untuk mendorong masyarakat agar semakin melek demokrasi,” jelasnya.
Baca Juga : Berikut Daftar Besaran Zakat Fitrah yang Ditetapkan untuk Kota Makassar
Sementara itu, Munafri menekankan pentingnya menyusun konsep besar bersama sebelum program dijalankan secara teknis. Ia mengusulkan agar digelar pertemuan koordinasi lintas sektor terlebih dahulu untuk menyamakan persepsi dan memastikan dukungan seluruh pemangku kepentingan.
“Supaya ini berjalan efektif, kita ketemu dulu untuk menyepakati konsep besarnya. Kita buat pertemuan sebelum puasa, libatkan semua pihak, sehingga arah dan dukungannya jelas,” ujar Munafri.
Munafri menyatakan akan menginstruksikan jajaran terkait, termasuk camat dan lurah, serta memastikan sinergi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam mendukung pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
Baca Juga : Atasi Banjir Tahunan di Manggala, Pemkot Makassar Normalisasi Drainase Blok 10
Ia juga menegaskan perlunya koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mendukung program pendidikan pemilih di tingkat SMP, serta melibatkan Kesbangpol, partai politik, tokoh masyarakat, dan OPD terkait dalam satu forum koordinasi terpadu.
“Saya ingin satu kali rapat besar. Ada KPU, partai politik, Capil, camat, lurah, dan dinas-dinas terkait. Kita rakor bersama, setelah itu baru diturunkan secara teknis ke masing-masing sektor,” tegasnya.
Munafri menilai sinergi tersebut menjadi kunci dalam memperkuat kualitas demokrasi di Kota Makassar secara berkelanjutan.
Baca Juga : Pemkot Makassar dan TNI-Polri Tertibkan Terminal Bayangan di Daya
“Ini bagian dari pendewasaan demokrasi. Kalau semua disiapkan sejak sekarang, maka kualitas partisipasi masyarakat ke depan akan jauh lebih baik,” tutupnya.
Munafri berharap audiensi tersebut menjadi langkah penguatan kolaborasi antara KPU dan Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan penyelenggaraan demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan di Kota Makassar.
