Rabu, 10 Desember 2025 11:07

PAD Pemkot Makassar Tembus Rp1,8 Triliun dari Rp1,6 T

Syukur Nutu
Konten Redaksi Rakyatku.Com
PAD Pemkot Makassar Tembus Rp1,8 Triliun dari Rp1,6 T

"Jika pendapatan maksimal, pembangunan juga maksimal. Begitupula sebaliknya. Ini adalah siklus yang harus kita jalankan, karena pendapatan adalah kunci dari seluruh proses pembangunan di kota ini,"

RAKYATKU.COM, MAKASSAR — Tren kepatuhan pajak di Kota Makassar, terus menunjukkan grafik positif. Hal itu tergambar dalam gelaran Tax Award 2025, ajang apresiasi bagi para wajib pajak dan pengelola pajak berprestasi yang digelar Pemerintah Kota Makassar, melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Momentum ini semakin istimewa dengan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melonjak dari Rp1,6 triliun pada 2024, menjadi Rp1,8 triliun pada 2025 pada akhir tahun. Capaian ini, diumumkan melalui panggung gelaran Anugerah Penghargaan Pajak "Tax Award 2025" yang digelar di Phinisi Ballroom, Hotel Claro, Selasa (9/12/2025) malam.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Tax Award 2025 sebagai bentuk penghargaan bagi para pelaku usaha dan wajib pajak yang telah menunjukkan kepatuhan serta kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

Baca Juga : Ketua TP PKK Makassar Tekankan Etika Berorganisasi dan Komunikasi Efektif

"Saya berharap malam ini bukan hanya menjadi sebuah pujian. Ini adalah motivasi yang patut dipertontonkan kepada masyarakat bahwa pajak adalah kewajiban," ujarnya.

Munafri menekankan bahwa Tax Award bukan sekadar seremoni, tetapi bentuk pengakuan sekaligus motivasi bagi seluruh wajib pajak dan petugas pajak di lingkup Pemkot Makassar.

"Dalam pendapatan kita ada sebagian yang harus kita keluarkan untuk negara, dan itu kembali untuk membangun," tuturnya.

Baca Juga : Kota Makassar Sabet Penghargaan SBBL Terbaik 2025

Dengan apresiasi ini, Pemkot Makassar berharap kepatuhan pajak terus meningkat sehingga pembangunan dapat berjalan lebih optimal demi kesejahteraan seluruh warga kota. Kendati demikian, Appi menuturkan, ada kecenderungan sebagian pelaku usaha yang menjadikan pajak sebagai pos pertama yang dikorbankan ketika kondisi usaha sedang menurun.

Padahal, menurutnya, keputusan tersebut berdampak besar terhadap capaian pembangunan daerah.

"Jika pajak dikorbankan, dampaknya tidak langsung terlihat tetapi sangat luar biasa bagi pembangunan. Target pendapatan menjadi meleset dan pembangunan di kota ini ikut terganggu," tegasnya.

Baca Juga : Bertahun-tahun Kekeringan, Warga Kelurahan Barana Kini Nikmati Air PDAM

Karena itu, lewat ajang Tax Award, Pemkot Makassar ingin menegaskan bahwa pajak adalah komitmen bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh masyarakat.

Ia menjelaskan, pajak yang dibayarkan masyarakat memiliki kontribusi langsung terhadap berbagai bidang pelayanan publik.

"Ini bukan sekadar ceremonial. Kami ingin memperlihatkan adanya komitmen dan kewajiban yang harus kita jalankan bersama. Dari pajak inilah para pegawai Pemkot dibayarkan. Pajak juga membangun sekolah-sekolah, sarana kesehatan, infrastruktur olahraga, dan banyak fasilitas lainnya," kata Munafri.

Baca Juga : Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham Hadiri Peluncuran Pusat Manufaktur Global di Batang

Atas kontribusi tersebut, Munafri menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada seluruh penerima Tax Award 2025, serta seluruh wajib pajak yang telah memenuhi kewajibannya.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa Pemkot Makassar terus melakukan upaya maksimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk menjawab tuntutan pembangunan yang semakin meningkat setiap tahun.

"Jika pendapatan maksimal, pembangunan juga maksimal. Begitupula sebaliknya. Ini adalah siklus yang harus kita jalankan, karena pendapatan adalah kunci dari seluruh proses pembangunan di kota ini," jelasnya.

Baca Juga : 25 Tahun Kesulitan Air, Warga Buloa Akhirnya Bisa Nikmati PDAM

Ketua Golkar Makassar ini mencontohkan, berbagai program yang dinikmati masyarakat hari ini—mulai dari sekolah gratis hingga layanan kesehatan gratis, bersumber dari pajak yang dikembalikan untuk kepentingan warga.

"Anak-anak sekolah gratis, layanan kesehatan gratis, semuanya berasal dari masyarakat dan akan kembali lagi kepada masyarakat," tutupnya.

#Munafri Arifuddin