MAROS - Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros hingga pertengahan Oktober 2025 mencapai Rp238,7 miliar atau 69,68 persen dari target Rp342,6 miliar.
Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur, usai memimpin rapat evaluasi bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan para camat di Ruang Rapat Bupati, Selasa (14/10/2025).
Baca Juga : Petani Desa Sambueja Mulai Galakkan Pertanian Organik
Menurutnya, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga menunjukkan hasil cukup baik, telah mencapai 89 persen atau Rp36,3 miliar dari target Rp40,5 miliar.
Namun, beberapa kecamatan masih mencatat capaian rendah. Kecamatan Moncongloe baru mencapai 34 persen (Rp1,3 miliar dari target Rp3,8 miliar), Maros Baru 51,44 persen (Rp455 juta dari Rp885 juta), dan Marusu 53,67 persen (Rp3,6 miliar dari Rp6,8 miliar).
“Masih ada waktu untuk maksimalkan penagihan. Para camat sudah menyanggupi untuk menuntaskan,” kata Muetazim yang juga mantan Kadis PUTRPP.
Baca Juga : Wakil Bupati Maros Terima 360 Mahasiswa Unhas Mulai KKN Tematik
Sebaliknya, sejumlah kecamatan menunjukkan performa bagus. Kecamatan Mandai mencatat realisasi 91,19 persen (Rp20 miliar dari Rp21,9 miliar), sedangkan Camba menjadi yang tertinggi dengan 98,56 persen (Rp172 juta dari Rp174 juta).
Muetazim menjelaskan, sejumlah kendala di lapangan masih ditemui, antara lain wajib pajak berdomisili di luar daerah dan sebagian masyarakat menunggu masa panen untuk melunasi PBB.
Sementara itu, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga masih mencatat realisasi rendah. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan baru merealisasikan Rp252 juta (56 persen dari target Rp450 juta), dan DPUTRPKPP baru Rp3,2 miliar (37,37 persen dari target Rp8,6 miliar).
Baca Juga : Bupati Maros Ajak Ayah Lebih Terlibat Lewat Gerakan Mengambil Rapor
“Untuk jangka panjang, kita akan lakukan peremajaan alat di OPD agar kinerja pendapatan meningkat,” ujarnya.
Kepala Bapenda Maros, M. Ferdiansyah, menambahkan pihaknya akan turun langsung ke lapangan untuk memantau progres dan menyisir permasalahan PBB.
“Mulai besok kami turun dua kecamatan per hari, memastikan permasalahan bisa segera diselesaikan,” ucapnya.
Ia juga menyebut pencetakan SPPT 2026 akan dimulai November ini dan dibagikan pada Januari mendatang agar masyarakat bisa membayar lebih awal.
Baca Juga : Bupati Maros Terbitkan Surat Edaran Larangan Petasan, Miras dan Narkoba
“Melalui program jemput bola dan sistem QRIS, kita sudah kumpulkan Rp10 miliar. Ini bagian dari percepatan pembayaran pajak sesuai arahan Kemenkeu,” tutupnya.
