MAROS - Kabupaten Maros kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Maros berhasil meraih penghargaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas komitmen dan inovasi dalam mendorong literasi serta inklusi keuangan di daerah.
Penghargaan tersebut diserahkan pada ajang Rakornas TPAKD 2025 yang digelar di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Baca Juga : Wakil Bupati Maros Terima 360 Mahasiswa Unhas Mulai KKN Tematik
Penghargaan itu diterima langsung oleh Bupati Maros, AS Chaidir Syam, yang hadir mewakili Pemerintah Kabupaten Maros.
Menurut Chaidir Syam, capaian ini menjadi bukti nyata bahwa Maros mampu bersaing dengan daerah lain dalam mengembangkan ekonomi inklusif berbasis akses keuangan.
“Penghargaan ini bukan hanya untuk Pemerintah Kabupaten Maros, tetapi juga untuk seluruh masyarakat. Keberhasilan TPAKD hadir karena adanya kolaborasi lintas sektor—pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha. Tujuannya sederhana, agar seluruh lapisan masyarakat bisa lebih mudah mengakses layanan keuangan yang aman dan terpercaya,” ungkap Chaidir Syam.
Baca Juga : Bupati Maros Ajak Ayah Lebih Terlibat Lewat Gerakan Mengambil Rapor
Ia menjelaskan, TPAKD Maros selama ini fokus pada upaya mengurangi kesenjangan akses keuangan, khususnya bagi masyarakat pedesaan dan pelaku UMKM. Program literasi keuangan, perluasan layanan perbankan, hingga edukasi investasi sederhana menjadi bagian dari strategi utama TPAKD.
“Dengan adanya penghargaan ini, kami semakin bersemangat memperluas program inklusi keuangan. Harapan kami, masyarakat Maros, khususnya pelaku usaha kecil, bisa naik kelas melalui akses permodalan yang lebih mudah,” lanjutnya.
Penghargaan yang diraih Kabupaten Maros ini diharapkan menjadi motivasi bagi daerah lain untuk terus memperkuat peran TPAKD sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi inklusif di tingkat lokal.
Baca Juga : Bupati Maros Terbitkan Surat Edaran Larangan Petasan, Miras dan Narkoba
Rakornas TPAKD 2025 sendiri turut dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Ketua OJK, serta para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia.