RAKYATKU.COM - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, Daniel Rumsowek, bersama Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Utary Sukmawati, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Hak Asasi Manusia (Musrenbang) HAM 2025 yang diselenggarakan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (08/12).
Rangkaian acara dibuka dengan sambutan Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, yang menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memastikan agenda HAM terintegrasi dalam seluruh lini pembangunan. Sambutan berikutnya dari Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, menggarisbawahi peran strategis pemerintah daerah sebagai ujung tombak implementasi nilai-nilai HAM.
Komitmen legislatif turut disampaikan oleh Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, yang menyoroti perlunya penguatan regulasi serta pengawasan untuk memastikan keberhasilan agenda HAM nasional.
Baca Juga : Perkuat Pembangunan HAM, Kemenham Sulsel Hadiri Puncak Peringatan Hari HAM Sedunia
Pemikiran strategis kemudian disampaikan Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, dalam materinya tentang “Peran Musrenbang HAM dalam Pembangunan Nasional”, yang menegaskan bahwa pembangunan berbasis HAM merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Puncak kegiatan menghadirkan Keynote Speech oleh Menteri HAM, Natalius Pigai, yang menegaskan pentingnya menjadikan HAM sebagai fondasi dalam setiap agenda pembangunan.
“HAM bukan hanya agenda sektoral, tetapi fondasi moral bangsa. Jika kita ingin mencapai Indonesia Emas 2045, maka setiap kebijakan harus memastikan tidak seorang pun tertinggal. Pembangunan yang mengabaikan HAM bukan pembangunan yang sesungguhnya.”
Baca Juga : Menteri HAM: Penguatan Tata Kelola Data HAM Fondasi Penting Membangun Peradaban HAM
Kehadiran Kakanwil KemenHAM Sulsel dalam forum nasional ini menunjukkan komitmen kuat Kanwil KemenHAM Sulsel untuk mengambil peran aktif dalam memperkuat integrasi kebijakan HAM di tingkat daerah.
“Musrenbang HAM ini menjadi ruang penting bagi kami di daerah untuk memastikan bahwa setiap program dan layanan publik di Sulawesi Selatan dan wilayah kerja Sulawesi Tenggara berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa kebijakan pusat benar-benar terasa manfaatnya hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.” tutur Daniel.
