RAKYATKU.COM, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar dibawa dipimpin Munafri Arifuddin menunjukkan komitmennya menata dan menertibkan aset daerah. Pemkot Makassar resmi menggandeng Pihak Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Makassar, untuk tindak lanjut aset bermasalah.
Keseriusan itu dibahas langsung dalam pertemuan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin bersama Kepala ATR/BPN Kota Makassar, Adri Virly Rachman di Balai Kota Makassar, Jumat (3/10/2025).
Tercatat, sedikitnya 24 aset milik Pemkot Makassar kini dalam status sengketa akibat diklaim bahkan dikuasai oleh pihak-pihak tertentu.
Baca Juga : Sekprov Sulsel Lantik Sekda Makassar Sebagai Ketua Korpri
Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa persoalan aset menjadi pekerjaan krusial yang harus segera dituntaskan. Hal ini agar tidak menghambat program pembangunan maupun penganggaran daerah.
"Kami mengajak ketemu karena ada persiapan krusial yang harus kami selesaikan. Salah satunya tanah sekolah rakyat yang harus dipastikan dulu status asetnya. Sebentar lagi kita akan masuk pembahasan anggaran pokok 2026, di mana ada beberapa pembahasan yang menyangkut lahan aset," kata Munafri.
Ia menjelaskan, sejumlah aset pendidikan menjadi sasaran klaim pihak lain hingga kerap menimbulkan gangguan di lapangan. Bahkan, tidak jarang muncul plang kepemilikan secara tiba-tiba.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Support Talenta Muda Lapangan Hijau
"Kadang-kadang kami memikirkan, tiba-tiba sekolah didatangi orang, lalu muncul papan bicara. Ini harus segera kita koordinasikan, jangan sampai mengganggu pelayanan pendidikan," tegasnya.
Selain aset sekolah, Munafri juga menyinggung adanya beberapa aset Pemkot yang masuk dalam sengketa hukum maupun diklaim ahli waris. Salah satunya aset di kawasan Gatot Subroto yang telah mendekati tenggat waktu penyelesaian.
"Ada aset yang sudah masuk sidang, bahkan ada sertipikat ahli waris yang bertabrakan dengan milik Pemkot. Kami harap BPN bisa membantu percepatan verifikasi, sehingga prosedur hukum bisa berjalan jelas," imbuh politisi Golkar itu.
Baca Juga : Munafri–Melinda Terima Tim Verifikasi Kota Sehat Tingkat Nasional Tahun 2025
Tak hanya itu, Pemkot juga mendorong adanya inventarisasi terhadap aset sitaan kejaksaan maupun aset terbengkalai agar dapat masuk dalam rencana penggunaan anggaran pokok daerah.
"Kami butuh kerja sama konkret dari BPN untuk menuntaskan ini secara maraton. Jangan sampai aset negara terbengkalai atau diambil alih pihak ketiga," pungkas Munafri.
Sementara itu, Kepala BPN Kota Makassar, Adri Virly Rachman, menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh langkah Pemerintah Kota Makassar dalam menata dan menyelamatkan aset-aset daerah yang selama ini kerap diserobot pihak tak bertanggung jawab.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Dorong Senkom Ambil Peran Jaga Keamanan di Titik Rawan Konflik
Menurutnya, BPN hadir bukan hanya sebagai mitra administrasi pertanahan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam memastikan kepastian hukum terhadap setiap aset milik pemerintah.
"Yang pasti tetap berkomitmen, komitmen penuh kita dukung penertiban yang bermasalah. Aset-aset kita ini harus dipertahankan, tentunya dalam koridor hukum. Semua harus dilaksanakan dengan koordinasi yang baik, tanpa ego sektoral. Intinya kita kolaboratif dengan Pemkot," lanjutannya.
Adri menekankan, komunikasi dan koordinasi menjadi kunci utama dalam penyelamatan aset daerah. Ia menilai, seringkali permasalahan timbul karena miskomunikasi atau keterbatasan pemahaman dokumen.
Baca Juga : Wali Kota Gagas Festival Muara, Hidupkan Kembali Ruh Budaya Makassar
"Belum tentu yang disampaikan di surat bisa langsung kita pahami. Karena itu, komunikasi harus terus dibangun, supaya kita bisa cari jalan keluar yang lebih baik," jelasnya.
