RAKYATKU.COM, MAKASSAR – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan komitmen kuat dalam mendukung program pemerintah pusat di bidang pendidikan, khususnya gagasan Sekolah Rakyat.
"Kami mendukung penuh program Sekolah Rakyat. Untuk memaksimalkan pelaksanaannya, kami mencari lahan pembangunan gedung," kataya Munafri saat menerima kunjungan kerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan, yang secara khusus pengembangan program Sekolah Rakyat, di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (17/9/2025).
Pemkot bahkan telah mengalokasikan anggaran pada APBD Perubahan 2025 dan APBD Pokok 2026 untuk pembebasan lahan seluas 6–7 hektar yang akan dijadikan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Makassar.
Baca Juga : Pemkot Makassar Kaji Skema Teknologi Konversi Sampah Tanpa Membebani APBD
"Kami menyiapkan lahan sekitar tujuh hektar untuk pembangunan, dan penganggarannya sudah kami masukkan dalam APBD Perubahan dan APBD pokok. Targetnya, pembebasan lahan dilakukan tahun 2026," ujar Munafri.
Menurutnya, ide dan gagasan Sekolah Rakyat yang diinisiasi pemerintah pusat sangat positif, terutama untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat yang selama ini terkendala jarak dan fasilitas.
"Konsep Sekolah Rakyat ini sangat baik untuk memperluas jangkauan pendidikan. Kami berkomitmen mendukung agar anak-anak di wilayah sulit tetap memiliki kesempatan belajar," tuturnya.
Baca Juga : Menag Apresiasi Pembangunan Gereja Katedral, Wali Kota Tegaskan Makassar Toleran dan Inklusif
Selain mencari lagan di daratan, Appi juga mengungkapkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat akan diprioritaskan di wilayah kepulauan dan pulau terluar Makassar yang selama ini mengalami keterbatasan akses akibat kondisi cuaca dan medan yang menantang.
"Kami ingin membangun Sekolah Rakyat yang dipusatkan di pulau-pulau, terutama pulau terdekat dan wilayah selat bebas yang sulit dijangkau," bebernya.
Munafri memastikan seluruh langkah ini menjadi bukti nyata dukungan Pemkot Makassar terhadap program pemerintah pusat dalam memperluas akses pendidikan yang inklusif dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di pulau-pulau terluar.
Baca Juga : Sampaikan Aspirasi Terkait UMK 2026 di Balaikota, Wali Kota Makassar Temui Langsung Organisasi Buru
"Ini penting karena medan dan cuaca di sana sering menjadi kendala bagi anak-anak untuk mengakses pendidikan," jelasnya.
Saat ini, dua lokasi yang dapat segera dioptimalkan sebagai pusat pendidikan berbasis Sekolah Rakyat, yakni bekas Badan Diklat milik Pemerintah Provinsi Sulsel dan fasilitas milik Kementerian Sosial di Salodong, Biringkanaya.
