RAKYATKU.COM, MAKASSAR– Partisipasi masyarakat rentan dinilai krusial dalam riset dan penyusunan kebijakan perubahan iklim agar solusi yang lahir lebih inklusif, berbasis kebutuhan lokal, serta mampu memperkuat adaptasi dan ketahanan masyarakat di Indonesia Timur. Hal ini mengemuka dalam sesi pleno Knowledge and Innovation Exchange (KIE) Makassar Roadshow bertajuk “Strengthening Eastern Indonesia’s Climate Resilience: Inclusive and Sustainable Pathways” yang diselenggarakan oleh KONEKSI, inisiatif kolaboratif Pemerintah Australia dan Indonesia di sektor pengetahuan dan inovasi.
Acara ini menampilkan 38 proyek penelitian Lingkungan dan perubahan iklim (ECC) yang digarap oleh berbagai peneliti lintas disiplin. Roadshow perdana di Makassar ini mengangkat kisah nyata ketangguhan komunitas dalam menghadapi dampak perubahan iklim, khususnya dari perspektif masyarakat Indonesia Timur.
Direktur Monash Herb Feith Indonesia Engagement Centre sekaligus peneliti riset KONEKSI, Sharyn Davies, menjelaskan bahwa strategi ketahanan iklim yang berkelanjutan harus dibangun melalui keterlibatan masyarakat secara mendalam, analisis kerentanan yang berlapis, dan kolaborasi internasional multidisipliner.
Proyek yang ia bawakan, Building a Model of Future-proofing for Climate Resilience by Engaging Communities (MoFCREC), menawarkan tiga inovasi: keterlibatan masyarakat lewat desain bersama (co-design), analisis interseksional dampak perubahan iklim terhadap kelompok rentan, serta konsolidasi tim riset internasional lintas bidang seperti iklim, hak asasi manusia, gender, disabilitas, hukum, hingga kebijakan publik.
Sosiolog Universitas Mataram sekaligus Direktur Eksekutif KONSEPSI, Moh Taqiuddin, menegaskan pentingnya mendengar langsung cerita dari komunitas dalam setiap penyusunan kebijakan. “Data saja tidak cukup. Cerita masyarakat adalah kunci agar kebijakan benar-benar sesuai dengan pengalaman hidup mereka,” ujarnya.
Hal serupa disampaikan Ika Retna Wulandary, Direktur Pengembangan Indonesia Timur Bappenas. Menurutnya, konteks budaya lokal harus menjadi pertimbangan utama. “Di kawasan timur Indonesia dengan masyarakat yang sangat beragam, dialog dan diskusi dengan komunitas menjadi syarat mutlak untuk memastikan kebijakan lebih responsif,” jelasnya.
Dari sisi pemerintahan daerah, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menekankan bahwa penyusunan kebijakan iklim harus berbasis naskah akademik yang kuat dan melibatkan pakar sejak awal. “Isu strategis seperti risiko bencana dan perubahan iklim harus masuk sejak tahap awal RPJMD di seluruh daerah,” katanya.
Sementara itu, Egi Giwangkara, Program Impact Manager Climateworks Centre, menyoroti peran aktor lokal seperti pemuka agama dan ketua adat. “Mereka bisa menjadi jembatan pengetahuan dengan masyarakat, karena bahasa keseharian mereka lebih mudah diterima,” ungkapnya.
Dalam sesi plenonya, Simon Flores, Konselor DEH Kedutaan Besar Australia di Jakarta, menyampaikan bahwa kemitraan Indonesia–Australia dalam penelitian akan memperkuat jalur adaptasi melalui dukungan pendanaan, transfer pengalaman, dan penguatan kapasitas teknis. “Para peneliti saling belajar satu sama lain. Meskipun konteks berbeda, tantangan tetap sama, dan kolaborasi ini memastikan solusi lebih tepat guna,” tegasnya.
Roadshow hari pertama ini dihadiri lebih dari 200 peserta dari berbagai kalangan, termasuk perwakilan pemerintah Indonesia–Australia, akademisi, peneliti, pelaku usaha, hingga media lokal. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi Knowledge-to-policy Exchange (K2P) yang menjadi ruang diskusi strategis untuk menyerap perspektif lintas sektor serta menggali gagasan kebijakan iklim yang lebih responsif dan berkelanjutan di Kawasan Timur Indonesia.
