RAKYATKU.COM, MAKASSAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghadiri Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung di Hotel Claro, Makassar, sebagai upaya memperkuat sinergi dengan lembaga jasa keuangan di daerah. Pertemuan ini menjadi wadah untuk menggali permasalahan yang dihadapi masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sekaligus mendorong kemudahan akses pembiayaan melalui peran Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) dan OJK.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK RI Ogi Prastomiyono beserta jajaran, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro selaku Ketua Tim bersama anggota tim kunjungan kerja, serta Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Askolani dan jajaran.
Dalam paparannya, Ogi Prastomiyono menyebut sektor perbankan masih menjadi tulang punggung pembiayaan UMKM, dengan kontribusi mencapai sekitar 85 persen dari total pembiayaan. Jangkauan industri perbankan yang luas dinilai mampu melayani pelaku UMKM hingga pelosok daerah. “Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat peran OJK dalam memperluas dan mempermudah akses pembiayaan, khususnya bagi UMKM yang selama ini menjadi motor penggerak ekonomi daerah,” ujarnya.
Baca Juga : Dukung Ekonomi Rakyat, OJK Sulselbar Dorong UMKM Lewat Literasi dan Akses Keuangan
Ogi juga menyoroti sejumlah tantangan yang membuat pembiayaan UMKM belum optimal, antara lain asimetri informasi antara pihak penyedia dan penerima pembiayaan, serta masih terbatasnya dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Untuk itu, ia menegaskan perlunya optimalisasi peran LJK di daerah, pengembangan infrastruktur layanan keuangan, dan harmonisasi kebijakan antara OJK, Komisi XI DPR RI, serta seluruh pemangku kepentingan.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak dalam memperluas akses pembiayaan. Menurutnya, hambatan struktural seperti keterbatasan infrastruktur layanan, rendahnya literasi keuangan pada kelompok tertentu, dan minimnya inovasi produk keuangan yang sesuai dengan karakteristik daerah perlu diatasi secara bersama. “Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat inklusi keuangan, memperkuat kemandirian pelaku usaha, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan secara berkelanjutan,” kata Fauzi.
Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Moch Muchlasin, menambahkan bahwa pihaknya di daerah terus menjalankan inisiatif untuk mendukung pembiayaan UMKM. Salah satunya melalui Program PHINISI (Program Hapus Ikatan Rentenir di Sulawesi Selatan) yang bertujuan memutus ketergantungan pelaku usaha pada rentenir, serta Program LayarKu (Layanan Literasi dan Inklusi Keuangan ke Daerahku) yang memanfaatkan jaringan kantor cabang LJK di kabupaten/kota untuk meningkatkan literasi dan memperluas akses keuangan.
Baca Juga : Milenial Dominasi Pertumbuhan Investor Pasar Modal
OJK berharap dukungan penuh dari Komisi XI DPR RI untuk mendorong harmonisasi kebijakan yang tidak hanya memajukan sektor UMKM, tetapi juga dapat direplikasi di sektor lain. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan dapat terwujud di seluruh wilayah Indonesia
